.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Tuesday, 19 Mar 2019
Perjanjian Waralaba
mutia
Halo Bapak Ekotama, Saya Mutia, saat ini saya sedang menyusun kontrak perjanjian waralaba untuk lomba contract drafting. Saya telah membaca buku bapak yang berjudul rahasia kontrak franchise, buku tersebut sangat bermanfaat untuk membimbing saya dal
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 1
Total Pengunjung: 1042096

PENGANTAR

SURYONO EKOTAMA dilahirkan dalam sebuah keluarga yang berkecimpung dalam dunia hukum. Kedua orang tuanya merupakan staff pengajar fakultas hukum sebuah universitas negeri. Begitu pula keluarga besarnya dari garis ibu banyak yang meniti karir dalam dunia hukum, baik sebagai staff pengajar maupun sebagai penegak hukum. Iapun mendapatkan pendidikan formal yang baik dalam dunia hukum sampai level master di sebuah universitas terkemuka pula. Secara informal, ia sudah terbiasa melahap buku-buku hokum sejak masih kanak-kanak yang tersebar di meja kerja orang tuanya.


Lingkungannya yang berada dalam lingkaran hukum ini membentuk pribadi dan pola pikirnya. Cara berpikirnya cenderung kaku sebagaimana halnya pasal-pasal dalam peraturan perundangan. Hal ini ditambah lagi dengan sikap tegasnya yang seringkali tanpa kompromi. Baginya, menegakkan peraturan adalah disiplin untuk menuju kepada kesuksesan. Hal ini sudah dibuktikannya dengan membuat bisnis franchise yang seratus persen tunduk pada sistem, bukan pada kehendak atau perintah pemilik bisnis. Sistem seperti inilah yang justru akhirnya dapat menduplikasi keuntungan bisnis.


Tidak ada Jenderal yang tidak tunduk pada peraturan disiplin. Mereka menjadi Jenderal karena mereka disiplin dan patuh pada peraturan disiplinnya pada saat mereka meniti karir mulai dari bawah. Pengusaha kecil yang membuat dan tunduk pada aturan sistem bisnisnya akan menjadi konglomerat suatu saat nanti.

(Ekotama, Agustus 2009)

Meskipun demikian, ia juga menganggap bahwa hukum yang sudah ditulis itu pasti mati! Oleh karena itu, sifat pemberontaknya kadangkala muncul. Ia ingin melahirkan hukum-hukum baru yang lebih mampu mengakomodir kepentingan umum dibandingkan dengan hukum-hukum lama yang sudah ketinggalan jaman. Seringkali ia juga merasa geram ketika mendapati sebuah hukum yang dibuat oleh pejabat yang korup. Baginya, hukum yang dibuat pejabat korup itu bukanlah hukum yang harus ditaati, tapi hukum yang harus dikubur kedalam perut bumi bersama-sama dengan kepala tikus koruptor yang membuat hukum itu.


Ketika ia terjun total kedalam dunia bisnis, pola pikir dan cara bertindaknya itu juga masih berbau hukum. Oleh karena itu ia menuangkan banyak hasil pemikirannya dengan balutan hukum. Ia menyebutnya dengan HUKUM EKOTAMA, yakni hukum-hukum yang ia buat sendiri. Namanya yang dicantumkannya disitu semata-mata untuk membedakannya dengan hukum bikinan orang lain. Berbeda dengan hukum negara, hukum ini bersifat tidak mengikat. Namun siapapun dapat mengikatkan diri pada hukum ini atau bahkan mencela hukum ini. Ia memiliki pertimbangan sendiri mengapa harus melahirkan hukum-hukum seperti ini.


Baginya, sebagai seorang sarjana hukum ia harus memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan hukum di Indonesia. Ia tidak mau menjadi sarjana mandul yang tidak pernah melahirkan pemikiran apapun bagi bangsa ini, bahkan cenderung menjadi benalu bagi bangsa yang masih melarat ini. Spesialisasinya dalam bidang hukum bisnis telah membawanya untuk melahirkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi atau bisnis. HUKUM EKOTAMA tidak dilahirkan dalam waktu sekejap. Hukum ini dilahirkan dengan pemikiran yang sangat mendalam dengan melihat dan mempelajari fakta-fakta sejarah serta kegunaannya untuk masa-masa mendatang melalui proses yang sangat panjang. Artinya, HUKUM EKOTAMA ini bukanlah kata-kata mutiara untuk hiasan meja kerja kita belaka, namun dapat menjadi tuntutan hidup bagi mereka yang ingin menjadi majikan terdidik dalam arti yang sebenarnya.


Aku melahirkan hukum bukanlah untuk menghukum seseorang. Negara sudah melakukannya. Aku membuat rel bagi siapapun yang ingin menjadi majikan terdidik.


(Ekotama, Agustus 2009)


Makna yang terkandung dalam HUKUM EKOTAMA ini jauh lebih dalam dari cara penyampaiannya yang terkesan ringan. Adapun mengenai cara penyampaiannya yang terkesan ringan ini, ia beralasan bahwa hukum tersebut harus dapat dipahami setiap orang dengan latar belakang apapun. Baginya, kesederhanaan dapat memudahkan pemahaman. Sedangkan kedalaman makna dapat tertanam dalam hati siapa saja tentang kebenarannya yang akan mengontrol cara bertindaknya.


Kesederhanaan itu memudahkan pemahaman. Kedalaman makna membuatnya tertanam dalam hati siapa saja tentang kebenarannya dan akan menjiwai setiap tindakannya.


(Ekotama, Agustus 2009)


Akhirnya, HUKUM EKOTAMA dipersembahkan kepada masyarakat Indonesia untuk dipahami maknanya dan dapat menjadi acuan bertindak dalam berkarya menjadi majikan terdidik dalam arti yang sebenarnya. Anda mendapatkan kehormatan pertama dengan membacanya melalui website ini. Tentu saja kehormatan yang Anda miliki dapat berubah menjadi penghormatan bangsa ini kepada Anda jika Anda menjadi MAJIKAN TERDIDIK yang dapat memajukan dan mensejahterakan bangsa ini sebagaimana haknya atas tanah airnya.

 

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Friday, 15 Mar 2019

KEPRIBADIAN KONTESTAN PEMILU

Pemilu akan dilaksanakan sebulan lagi. Apakah Anda sudah memiliki pilihan? Siapa yang Anda pilih? Apa pertimbangannya? Apakah hanya semata karena kesamaan golongan dan kesamaan kepentingan? Ataukah ada pertimbangan lain yang lebih beradab?

Sebenarnya ada satu hal yang seharusnya menjadi pertimbangan utama kita untuk memilih kontestan pemilu, yakni kepribadiannya. Kepribadian sangat penting artinya karena menjadi dasar berpikir dan bertindak bagi seseorang. Jika kita memberikan kekuasaan kepada orang yang berkepribadian buruk, maka nasib bangsa ini bisa buruk. Sebaliknya, jika kita memberikan kekuasaan kepada orang yang berkepribadian baik, nasib bangsa ini bisa lebih baik.
Darimana kita menilai kepribadian kontestan pemilu? Caranya sangat mudah, yakni dengan melihat apa yang mereka lakukan selama menjadi kontestan pemilu. Kepribadian mereka tercermin dari pikiran dan tindakannya. Pikiran negatif dan tindakan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat cerminan dari kepribadian yang buruk. Pikiran positif dan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat mencerminkan kepribadian yang baik.

Dalam menentukan baik buruknya kepribadian kontestan pemilu, indikator umum yang kita gunakan sebagai pedoman adalah:
1. Tidak melanggar peraturan (hukum positif Indonesia)
2. Tidak mengganggu kepentingan umum
3. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
4. Sopan dan beretika

Wednesday, 25 Jul 2018

 

MENGAWALI SEMESTER 2 TAHUN 2018

PELATIHAN KEPEMIMPINAN & MANAJERIAL BPR

 

 Tidak dapat dimungkiri, maju mundurnya sebuah perusahaan ditentukan oleh level kepemimpinan dan manajerial para pengelola perusahaannya. Untuk dapat memimpin dengan baik, seseorang harus mengetahui dan memahami posisinya. Sedangkan untuk mengelola perusahaan dengan baik, seseorang harus menguasai wawasan dan ketrampilan manajerial sesuai dengan jabatannya dan karakteristik perusahaannya.

 

Dalam rangka meningkatkan kualitas kepemimpinan dan manajerial pada bank perkreditan rakyat, BANKERS INSTITUTE menyelenggarakan pelatihan khusus kepemimpinan dan manajerial BPR pada tanggal 14 Juli 2018 yang lalu di Hotel de Laxston Yogyakarta.

Copyright 2009 - 2019 :: ekotama. All Rights Reserved.