.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Thursday, 02 May 2019
Permohonan Sharing Knowledge
Muhammad Alfis Budi Sanjaya
Selamat Sore Apakah memungkinkan, kami mengundang Bapak untuk melakukan Sharing Knowledge di Perusahaan? Terima kasih Best Regards Muhammad Alfis
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 4
Total Pengunjung: 1095937

PENGANTAR

SURYONO EKOTAMA dilahirkan dalam sebuah keluarga yang berkecimpung dalam dunia hukum. Kedua orang tuanya merupakan staff pengajar fakultas hukum sebuah universitas negeri. Begitu pula keluarga besarnya dari garis ibu banyak yang meniti karir dalam dunia hukum, baik sebagai staff pengajar maupun sebagai penegak hukum. Iapun mendapatkan pendidikan formal yang baik dalam dunia hukum sampai level master di sebuah universitas terkemuka pula. Secara informal, ia sudah terbiasa melahap buku-buku hokum sejak masih kanak-kanak yang tersebar di meja kerja orang tuanya.


Lingkungannya yang berada dalam lingkaran hukum ini membentuk pribadi dan pola pikirnya. Cara berpikirnya cenderung kaku sebagaimana halnya pasal-pasal dalam peraturan perundangan. Hal ini ditambah lagi dengan sikap tegasnya yang seringkali tanpa kompromi. Baginya, menegakkan peraturan adalah disiplin untuk menuju kepada kesuksesan. Hal ini sudah dibuktikannya dengan membuat bisnis franchise yang seratus persen tunduk pada sistem, bukan pada kehendak atau perintah pemilik bisnis. Sistem seperti inilah yang justru akhirnya dapat menduplikasi keuntungan bisnis.


Tidak ada Jenderal yang tidak tunduk pada peraturan disiplin. Mereka menjadi Jenderal karena mereka disiplin dan patuh pada peraturan disiplinnya pada saat mereka meniti karir mulai dari bawah. Pengusaha kecil yang membuat dan tunduk pada aturan sistem bisnisnya akan menjadi konglomerat suatu saat nanti.

(Ekotama, Agustus 2009)

Meskipun demikian, ia juga menganggap bahwa hukum yang sudah ditulis itu pasti mati! Oleh karena itu, sifat pemberontaknya kadangkala muncul. Ia ingin melahirkan hukum-hukum baru yang lebih mampu mengakomodir kepentingan umum dibandingkan dengan hukum-hukum lama yang sudah ketinggalan jaman. Seringkali ia juga merasa geram ketika mendapati sebuah hukum yang dibuat oleh pejabat yang korup. Baginya, hukum yang dibuat pejabat korup itu bukanlah hukum yang harus ditaati, tapi hukum yang harus dikubur kedalam perut bumi bersama-sama dengan kepala tikus koruptor yang membuat hukum itu.


Ketika ia terjun total kedalam dunia bisnis, pola pikir dan cara bertindaknya itu juga masih berbau hukum. Oleh karena itu ia menuangkan banyak hasil pemikirannya dengan balutan hukum. Ia menyebutnya dengan HUKUM EKOTAMA, yakni hukum-hukum yang ia buat sendiri. Namanya yang dicantumkannya disitu semata-mata untuk membedakannya dengan hukum bikinan orang lain. Berbeda dengan hukum negara, hukum ini bersifat tidak mengikat. Namun siapapun dapat mengikatkan diri pada hukum ini atau bahkan mencela hukum ini. Ia memiliki pertimbangan sendiri mengapa harus melahirkan hukum-hukum seperti ini.


Baginya, sebagai seorang sarjana hukum ia harus memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan hukum di Indonesia. Ia tidak mau menjadi sarjana mandul yang tidak pernah melahirkan pemikiran apapun bagi bangsa ini, bahkan cenderung menjadi benalu bagi bangsa yang masih melarat ini. Spesialisasinya dalam bidang hukum bisnis telah membawanya untuk melahirkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi atau bisnis. HUKUM EKOTAMA tidak dilahirkan dalam waktu sekejap. Hukum ini dilahirkan dengan pemikiran yang sangat mendalam dengan melihat dan mempelajari fakta-fakta sejarah serta kegunaannya untuk masa-masa mendatang melalui proses yang sangat panjang. Artinya, HUKUM EKOTAMA ini bukanlah kata-kata mutiara untuk hiasan meja kerja kita belaka, namun dapat menjadi tuntutan hidup bagi mereka yang ingin menjadi majikan terdidik dalam arti yang sebenarnya.


Aku melahirkan hukum bukanlah untuk menghukum seseorang. Negara sudah melakukannya. Aku membuat rel bagi siapapun yang ingin menjadi majikan terdidik.


(Ekotama, Agustus 2009)


Makna yang terkandung dalam HUKUM EKOTAMA ini jauh lebih dalam dari cara penyampaiannya yang terkesan ringan. Adapun mengenai cara penyampaiannya yang terkesan ringan ini, ia beralasan bahwa hukum tersebut harus dapat dipahami setiap orang dengan latar belakang apapun. Baginya, kesederhanaan dapat memudahkan pemahaman. Sedangkan kedalaman makna dapat tertanam dalam hati siapa saja tentang kebenarannya yang akan mengontrol cara bertindaknya.


Kesederhanaan itu memudahkan pemahaman. Kedalaman makna membuatnya tertanam dalam hati siapa saja tentang kebenarannya dan akan menjiwai setiap tindakannya.


(Ekotama, Agustus 2009)


Akhirnya, HUKUM EKOTAMA dipersembahkan kepada masyarakat Indonesia untuk dipahami maknanya dan dapat menjadi acuan bertindak dalam berkarya menjadi majikan terdidik dalam arti yang sebenarnya. Anda mendapatkan kehormatan pertama dengan membacanya melalui website ini. Tentu saja kehormatan yang Anda miliki dapat berubah menjadi penghormatan bangsa ini kepada Anda jika Anda menjadi MAJIKAN TERDIDIK yang dapat memajukan dan mensejahterakan bangsa ini sebagaimana haknya atas tanah airnya.

 

Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2019 :: ekotama. All Rights Reserved.