.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Thursday, 02 May 2019
Permohonan Sharing Knowledge
Muhammad Alfis Budi Sanjaya
Selamat Sore Apakah memungkinkan, kami mengundang Bapak untuk melakukan Sharing Knowledge di Perusahaan? Terima kasih Best Regards Muhammad Alfis
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 6
Total Pengunjung: 1183965

Wednesday, 13 Jan 2010
TAWON GUNG

TAWON GUNG


Seringkali kubaca Koran yang mengabarkan orang mati karena disengat tawon gung. Tawon gung itu tidak akan menyengat kalau rumahnya tidak diganggu. Artinya, orang yang mati ini memang mengganggu rumah tawon gung baik disengaja maupun tidak. Tawon gung mungkin tidak punya otak, tetapi mereka punya naluri dan harga diri. Begitu rumah yang dibangun dengan susah payah itu diganggu orang, maka tanpa perintah mereka langsung mengeroyok orang yang mengganggu itu sampai ajalnya tiba.

Aku tidak tahu, bahwa ternyata apa yang seringkali dimunculkan berita di Koran itu sebenarnya adalah pelajaran dari Allah yang diberikan kepada kita. Aku kemudian berpikir, seandainya tawon gung itu punya rumah disetiap jengkal hutan di Indonesia, mungkin hutan Indonesia akan lestari, tidak akan terjadi penebangan hutan liar atau pembakaran hutan. Sebab sebelum si pencuri kayu pergi jauh, ia sudah mati disengat tawon gung, dan sebelum pembakar hutan memercikkan api dari korek apinya, ia sudah terbakar oleh sengatan tawon gung.

Ini adalah fenomena alam yang kusebut sebagai kebijaksanaan alam. Jika kita bisa mengatur perumahan untuk manusia yang terkenal sulit diatur, maka sudah seharusnya kita bisa mengatur rumah tawon-tawon gung itu disetiap petak hutan kita. Bagaimana jika ternyata populasi tawon gung tidak sebanyak yang kita butuhkan untuk mengamankan hutan-hutan kita? Maka kita akan membuat pasukan sejenis tawon gung itu dan menempatkannya secara strategis di setiap pulau yang kita miliki. Ini yang kusebut sebagai kebijaksanaan menjaga kedaulatan negara di darat.

Data Departemen Dalam Negeri Indonesia tahun 2004 yang dikutip Wikipedia menyebutkan, kita punya 17.504 pulau, maka sudah sepantasnya kita punya setidaknya 2500 helikopter tempur yang masing-masing bersemayam di pulau-pulau terluar negara kita. Jika masing-masing heli itu berawak 4 orang, maka kita harus punya setidaknya 10.000 awak helikopter tempur yang akan menjaga anak cucu kita dari serangan penyakit-penyakit asing. Dengan cara ini siapa yang akan berani mengganggu penyu-penyu kita bertelur? Siapa yang akan berani mencuri pasir laut? Siapa yang berani menebang pohon yang memberikan kehidupan kepada kita berupa oksigen yang mahal harganya? Helikopter-helikopter itu akan beterbangan layaknya tawon gung yang akan menyengat siapa saja yang mengganggu rumahnya.

Kalian tentu bertanya, mengapa harus helikopter? Helikopter adalah kendaraan serbaguna untuk negara kepulauan semacam Indonesia ini. Ia bisa terbang dimana saja, diatas laut, diatas sungai, menyusuri lembah-lembah pegunungan, bahkan menyusup ditengah lebatnya hutan. Helikopter sangat tepat untuk bergerilya. Ia juga bisa mendarat dimana saja, baik di tengah perkotaan atau di lokasi bencana. Kendaraan inilah yang seharusnya menjadi kendaraan dinas pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia, supaya mereka lebih mudah menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan. Bukan malah menaiki mobil-mobil mewah seharga ratusan juta hingga miliaran rupiah yang takut air setinggi lutut dan suka bikin macet jalan raya. Kalau kalian ingin maju, berpikirlah seperti ini. Inilah yang kusebut sebagai cara berpikir strategis bangsa Indonesia.


Sebaik-baik ksatria adalah tawon gung yang menyengat siapapun yang mengganggu rumahnya.

(Ekotama, 14 September 2009)


Kalian pasti akan berpikir betapa susahnya membangun pasukan tawon gung ini. Itulah sebabnya kalian menjadi bangsa yang tidak pernah merdeka. Bangsa yang merdeka akan selalu berpikir bagaimana caranya mengamankan harta bangsanya dari pencurian, kebakaran dan perampasan. Membangun pasukan tawon gung itu semudah kita melangkah untuk maju. Hanya dibutuhkan kebulatan tekad dan niat yang tulus, bukan niat kotor tikus koruptor. Inilah sebabnya aku tidak pernah menyarankan kita membeli helikopter, karena jual beli itu hanya akan dimanfaatkan tikus-tikus koruptor untuk membuncitkan perutnya. Kita akan membangun sendiri helikopter-helikopter tempur itu. Kalian masih sangsi? Bagaimana mungkin kalian sangsi jika kalian membelikan anak-anak kalian helikopter mainan baik itu yang berbahan dasar plastik dan tidak bisa terbang bikinan Taiwan itu atau helikopter mainan yang bisa terbang dengan remote control.

Janganlah berpikir bodoh. Anak-anak kita yang suka bermain helikopter mainan itulah calon-calon pahlawan bangsa yang menyumbangkan tenaga dan pemikiran mereka untuk membangun pasukan dan peralatan tempur helikopter. Jangan paksa mereka untuk sekolah. Biarkan mereka bermain. Tetapi ajari mereka untuk bisa membuat heli sendiri dan menerbangkannya. Maka bangsa ini akan menyematkan tanda penghargaan kepada bapak bangsa yang telah mengantarkan anak-anaknya menjadi pahlawan bangsa.


Merdeka!


Yogyakarta, 14 September 2009


SURYONO EKOTAMA

 

 


Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2020 :: ekotama. All Rights Reserved.