.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Thursday, 02 May 2019
Permohonan Sharing Knowledge
Muhammad Alfis Budi Sanjaya
Selamat Sore Apakah memungkinkan, kami mengundang Bapak untuk melakukan Sharing Knowledge di Perusahaan? Terima kasih Best Regards Muhammad Alfis
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 2
Total Pengunjung: 1183959

Tuesday, 19 Jan 2010
NEGARA TIADA BERNAMA

NEGARA TIADA BERNAMA


Ketika duduk di bangku SD dahulu, aku diberitahu guruku bahwa Indonesia itu terdiri dari belasan ribu pulau. Ketika aku dewasa sekarang, kucari informasi berapa tepatnya jumlah pulau di Indonesia itu. Menurut Departemen Dalam Negeri Indonedia tahun 2004 yang dikutip oleh Wikipedia, jumlah pulau-pulau di negara kita mencapai 17.504 pulau. Luar biasa! Itulah yang tergambar dalam benakku pada saat itu. Waktu itu aku hanya mampu berbangga hati dan mengagumi nenek moyangku yang telah mewariskan puluhan ribu pulau untuk keturunannya di Indonesia. Ini harta yang tiada terkira tentunya.

Namun semakin besar dan semakin dewasa, aku justru makin sedih. Aku hanya mampu mengenali belasan pulau saja yang namanya banyak tercantum di peta-peta yang dengan mudahnya kutemukan di toko-toko buku. Aku tidak mampu mengenali belasan ribu pulau lainnya karena tidak ada seorang pun yang mampu memberitahukan kepadaku, bahkan termasuk pejabat pemerintah yang digaji puluhan juta sekalipun! Data tahun 2004 milik Departemen Dalam Negeri itu menyebutkan bahwa jumlah pulau yang sudah memiliki nama itu mencapai 7.850 buah, sedangkan 9.634 buah lainnya belum bernama. Sungguh luar biasa!

Padahal guru-guruku dulu juga mengajarkan pepatah sederhana, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin aku bisa mengenali negaraku sendiri jika ternyata negaraku ini tidak bernama? Orang hanya tahu bahwa Indonesia itu negara kepulauan. Tetapi orang juga akhirnya paham bahwa Indonesia itu kosong, karena hanya terdiri dari tanah-tanah tak berpenghuni, tiada bernama. Mungkin inilah yang menyebabkan banyak bangsa asing tergiur untuk menguasai pulau-pulau di Nusantara.

Ketika aku terjun ke dunia bisnis dan belajar hukum bisnis untuk mengambil gelar masterku, aku baru tahu bahwa nama itu tidak boleh diabaikan. Nama itu wajib hukumnya untuk membedakan satu dengan yang lain. Kupikir ada benarnya hal ini. Bayangkan saja, bagaimana kita dapat mengakui eksistensi seseorang jika orang itu tidak memiliki nama untuk dipanggil? Bagaimana kita dapat mengakui eksistensi sebuah produk jika produk itu tidak bermerek? Bagaimana mungkin kita mengakui sebuah negara jika negara itu sendiri sebenarnya tidak bernama?

Negara kita ini dilengkapi dengan Kantor Pertanahan yang tersebar sampai di pelosok kabupaten / kota di seluruh Indonesia. Pegawainya tentu jumlahnya amat banyak, mungkin ratusan ribu orang. Pegawai-pegawai itu juga punya anak dan mereka memberi nama anaknya. Seandainya para pegawai kantor pertanahan itu diminta menyumbang nama pulau, satu orang satu nama pulau, mungkin pulau-pulau di negara kita itu sudah bernama semua.

Kesedihanku akhirnya berujung pada usulanku. Apa sulitnya memberi nama pulau-pulau tak bernama itu dengan nama Indonesia? Beri saja nama Indonesia 1, Indonesia 2, Indonesia 3, .....................dan seterusnya, Indonesia 13.115, Indonesia 13.116, ...................dan seterusnya sampai akhir? Nama-nama itu akan kita umumkan kepada seluruh dunia, sehingga siapapun yang mendengar nama Indonesia akan bergetar hatinya!

Kemudian kita akan minta setiap rakyat kita menyumbangkan satu biji bendera merah putih yang biasanya mereka kibarkan setiap tanggal 17 Agustus itu. Kita akan tancapkan tiang bendera sampai ke perut bumi di pulau-pulau itu. Kemudian kita kibarkan bendera merah putih itu selamanya disana, tidak hanya pada saat tanggal 17 Agustus saja. Kalau sudah begini, siapa yang akan berani mengganggu tanah air kita? Kameramen yang mengambil gambar dari negeri tetangga pun tidak akan berani menyiarkan gambarnya karena dalam gambar itu telah bersemayam merah putih! Ikan-ikan yang memiliki rumah baru di tumpukan bangkai kapal milik pencuri ikan yang kita tenggelamkan itu pun akan tersenyum gembira, karena tiap mereka berkunjung ke permukaan untuk mencium udara segar, mereka selalu menjumpai warna merah dan putih sebagaimana darah dan tulang di tubuh mereka. Mereka merasa seolah-olah akan hidup seribu tahun lagi dan tetap menjumpai merah putih disana.


Indonesia adalah nama keramat. Ketika kausematkan diatas pulau-pulau kita, maka burung-burungpun akan hinggap sekedar untuk menghormat.

(Ekotama, 11 September 2009)


Efeknya akan luar biasa besar! Tidak ada satupun pulau kita yang akan diklaim menjadi milik asing, apalagi diperjualbelikan kepada orang-orang berduit yang kadar nasionalismenya dipertanyakan. Apalagi sampai dikeruk pasirnya untuk menambah daratan negara asing. Karena di pulau-pulau itu sudah bersemayam nama Indonesia, nama keramat yang akan menakuti setan-setan penjajah supaya mereka terkencing-kencing ketakutan di kamar tidurnya sendiri. Kita akan mewariskan pulau-pulau itu untuk keturunan kita yang makin membengkak jumlahnya itu.

Apa yang kau tertawakan wahai kawan? Tertawakanlah dirimu sendiri ketika dirimu tidak mampu memberikan nama kepada anak-anakmu! Sebaliknya, jika kamu memberi nama untuk anak-anakmu tetapi kamu tidak pernah memberi nama untuk negara kita, maka hidupmu akan sia-sia.


Yogyakarta, 7 September 2009

SURYONO EKOTAMA

 


Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2020 :: ekotama. All Rights Reserved.