.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Thursday, 02 May 2019
Permohonan Sharing Knowledge
Muhammad Alfis Budi Sanjaya
Selamat Sore Apakah memungkinkan, kami mengundang Bapak untuk melakukan Sharing Knowledge di Perusahaan? Terima kasih Best Regards Muhammad Alfis
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 4
Total Pengunjung: 1183976

Tuesday, 19 Jan 2010
JEMBATAN EMAS

JEMBATAN EMAS


Ketika kutulis bagian ini, di mejaku berserak media massa yang mengulas tentang Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Jembatan ini membentang diatas Selat Madura dan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Mungkin jembatan ini juga akan dicatat Museum Rekor Indonesia (MURI) yang suka mencatat yang panjang-panjang, banyak-banyak atau besar-besar itu. Konon kabarnya, jembatan ini menjadi kebanggaan sebagian politisi tertentu karena namanya tercantum dalam prasasti pembangunan jembatan itu.

Sedangkan di televisi kulihat banyak orang sedang berdebat tentang jembatan ultrapanjang yang akan dibangun dan menghubungkan antara Jawa dan Sumatera membentang melintasi Selat Sunda. Jembatan ini menjadi mega proyek yang melambangkan kehebatan Indonesia dalam bidang konstruksi sipil. Banyak orang optimis akan keberhasilan proyek ini, padahal diluar sana maling-maling rakyat (tikus-tikus koruptor) sudah mulai ancang-ancang mengatur strategi bagaimana caranya mengeruk untung dari proyek ini.

Tiada seorangpun yang menyangkal bahwa jembatan itu dibutuhkan untuk memperlancar lalu lintas. Bahkan Jakarta yang memegang rekor sebagai pemilik jembatan terbanyak di Indonesia (jembatan layang alias jalan tol bertingkat) pun masih dilanda kemacetan parah dimana-mana. Artinya, sebanyak apapun jembatan dibuat, sepanjang populasi mobil terus bertambah namun lebar jalan atau jembatan hanya segitu-gitu aja, tidak akan mengurangi masalah. Justru menambah masalah baru, karena uang yang dipergunakan untuk membangun jembatan tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan masyarakat dari adanya jembatan itu. Lihat saja jembatan-jembatan di sepanjang jalur selatan Jawa yang hanya berumur semusim itu. Itu saja jembatan yang panjangnya hanya beberapa meter dan membentang diatas sungai kecil. Bagaimana dengan jembatan yang panjangnya puluhan kilometer dan membentang diatas laut?

Padahal kita semua tahu bahwa pulau-pulau kita ini selalu bergerak, laut-laut kita senantiasa bergolak. Dibawah Selat Sunda itu bersemayam Gunung Raksasa Krakatau yang dapat meletus setiap saat memusnahkan kita. Sungguh riskan membuat bangunan yang menelan biaya sangat besar di wilayah bencana. Padahal esensi dari sebuah jembatan sebenarnya adalah menghubungkan dua wilayah yang belum terjangkau transportasi massal sehingga wilayah yang masih terisolir itu menjadi terbuka dan berkembang dari sisi ekonomi maupun peradabannya. Jembatan itu berfungsi untuk memajukan peradaban, bukan sekedar memperlancar arus lalu lintas atau bahkan menjadi kebanggaan politisi tertentu yang merasa dirinya berjasa membangun jembatan itu.

Indonesia ini terdiri dari 17.504 pulau, setidaknya informasi itu kudapat dari Wikipedia yang mengutip sumber dari Departemen Dalam Negeri negara kita. Apakah kita juga akan membangun 17.504 jembatan antar pulau? Jika satu jembatan membutuhkan waktu 1 tahun, apakah kita membutuhkan waktu 17.504 tahun untuk menyelesaikan pembangunan ini? Jika Krakatau atau Danau Toba meletus lagi, maka hanya dibutuhkan beberapa menit untuk mengubur seluruh jembatan ini ke dasar laut. Sebandingkah dengan upaya kita membangunnya?

Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang sempat dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia dikala lampau. Kita tentu lebih mengenal wilayah kita sendiri dibandingkan dengan bangsa lain. Kita harus mampu bertindak cerdas untuk memajukan peradaban bangsa. Jembatan yang kita butuhkan bukanlah jembatan yang sekali disapu tsunami musnah tak berbekas. Kita bahkan membutuhkan jembatan yang tak terlihat oleh musuh, tetapi jembatan itu eksistensinya ada, menghubungkan seluruh pulau di negara kita dan anak bangsa yang menggunakan jembatan itu dapat menempuh perjalanannya dalam waktu singkat. Dengan menggunakan jembatan ini, perjalanan dari Sabang sampai Merauke dapat ditempuh kurang dari sehari saja! Hanya dengan cara inilah Indonesia bisa maju dan berkembang menjadi negara besar di dunia.


Sebaik-baik jembatan adalah jembatan yang tidak mudah dihancurkan oleh musuh. Jembatan ini tidak terlihat, tidak menimbulkan kemacetan dan mampu menghubungkan dua lokasi yang berjauhan dapat ditempuh dalam waktu sangat singkat! Inilah yang kusebut jembatan emas alias jembatan udara!

(Ekotama, 10 September 2009)


Jembatan inilah yang kusebut sebagai jembatan emas. Jembatan ini tidak lagi melintasi sungai atau laut. Jembatan ini melintasi angkasa! Kalian boleh menganggapku gila. Tapi aku akan mengajari anak-anakku melintasi angkasa, bukan melintasi jalan tol Jakarta yang macet atau melintasi jalan lintas Sumatera, jalan Pantura atau jalan selatan Jawa yang senantiasa rusak parah karena korupnya aparat. Inilah yang juga kusebut sebagai jembatan strategis Indonesia.

Sulitkah membangun jembatan ini? Tidak ada yang sulit? Kita pewaris tahta Nusantara memiliki semuanya yang kita butuhkan untuk membangun jembatan emas ini. Kita bangsa Indonesia sudah punya pabrik pesawat terbang. Sebagai negara kepulauan, seharusnya pabrik pesawat terbang ini kapasitas produksinya jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas produksi pabrik mobil atau kendaraan darat lainnya. Kita akan bangun industri pendukungnya dengan merangkul lulusan sekolah-sekolah teknik itu. Kita akan bangun landasan terbangnya dengan merangkul orang-orang desa yang terpencil itu.

Percayakah engkau, bahwa jembatan emas ini tidak akan rusak digerogoti tikus koruptor? Tidak ada tikus koruptor yang sanggup makan angin terus-terusan. Perutnya pasti akan membuncit dan tidak lama kemudian akan meletus seperti balon hijau mainan anak-anak itu. Inilah yang kusebut dengan strategi finansial yang cerdas.

Jembatan emas ekonomi bangsa Indonesia bukanlah jembatan antar pulau. Itu hanya euforia sesaat saja. Konvensional! Dan yang pasti cenderung kuno. Kita harus berpikir lebih maju 100 tahun kedepan! Inilah yang kusebut dengan pimpinan bervisi! Bukan pimpinan yang mengurusi makan rakyatnya saja tidak bisa, sehingga masih ada warga negara yang mati kelaparan ketika isi perut bumi yang menjadi harta abadi mereka justru dikuras bangsa asing dan menghidupi bangsa asing itu. Ironis sekali! Jembatan emas ekonomi Indonesia adalah lalu lintas udara di khatulistiwa. Kita akan berdaulat terhadap wilayah udara Indonesia dalam arti yang sebenarnya, bukan malah membiarkan wilayah udara kita dipakai bermain-main oleh anak-anak bangsa lain.


Merdeka!
(hanya untuk kita yang bervisi jauh kedepan, bukan kalian yang bangga memiliki tanah sepetak tapi sebenarnya dikuasai bangsa lain)


Yogyakarta, 6 September 2009


SURYONO EKOTAMA

 

 


Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2020 :: ekotama. All Rights Reserved.