.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Friday, 14 May 2021
Mau beli buku
Tedjo Moelyono
Saya berminat membeli buku-buku nya tapi hubungi nomer telpon tertera tidak bisa, saya bisa dihubungi di 081 230 12658
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 9
Total Pengunjung: 1365767

Friday, 27 Jul 2012
RUMUS PRODUKTIFITAS PERUSAHAAN

RUMUS PRODUKTIFITAS PERUSAHAAN


Korupsi sangat merajalela di Indonesia. Tidak ada instansi yang bebas dari tindakan korupsi. Korupsi telah berkembang dengan berbagai modus operandi dan motifnya. Perusahaan swasta maupun instansi pemerintah banyak dirugikan akibat perilaku korup (perilaku menyimpang dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan) para oknum karyawan atau pegawainya. Saking mengurat akarnya korupsi di masyarakat, lahirlah budaya korupsi (corruption culture).
Korupsi dianggap sebagai sebuah kewajaran. Bahkan orang-orang yang bersih "dimusuhi" oleh lingkungan yang korup. Banyak perusahaan bangkrut atau mengalami krisis keuangan parah dan instansi pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya secara wajar karena perilaku korup. Kerugian menyebar kemana-mana, namun suara rakyat yang terwujud dalam berbagai pemberitaan media massa melawan perbuatan korupsi tidak pernah mempengaruhi koruptor untuk bertobat atau menggerakkan pemerintah untuk membabat habis pelaku korupsi. Budaya yang bertentangan dengan Pancasila ini terus tumbuh dan berkembang dan semakin membahayakan kehidupan bermasyarakat.
Budaya perusahaan (corporate culture) adalah budaya yang produktif. Budaya perusahaan selalu berorientasi pada keuntungan yang dipergunakan untuk menyejahterakan pemilik perusahaan, karyawan, masyarakat setempat maupun pemerintah. Namun ketika budaya perusahaan tersusupi oleh budaya korupsi (corruption culture) yang notabenenya merupakan budaya konsumtif, maka produktifitas perusahaan menjadi menurun, bahkan bisa mencapai titik nol atau minus (bangkrut). Rumusnya sederhana :


[P]roduktifitas - [K]onsumtif = 0

atau

[P]roduktifitas - [K]orupsi = 0

atau

[P]roduktifitas - [K]orupsi² = Minus / Bangkrut

Note : [K]orupsi² adalah korupsi yang merajalela, mengurat akar, korupsi berjamaah.

(Ekotama, 12 Oktober 2011)

 

Memberantas budaya korupsi sebenarnya dapat dilakukan dengan cara yang murah, bijaksana dan tepat sasaran. Kita harus mampu MENGENALI GEJALANYA dan MEMBABAT HABIS GEJALA KORUPSI ITU SUPAYA TIDAK BERLANJUT MENJADI PENYAKIT KORUPSI. Bukankah mencegah itu lebih murah daripada mengobati? 

Dua hal itu pula yang gagal dilakukan pemerintah kita. Gejala korupsi dibiarkan, sehingga akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan. Ketika sudah terlanjur merajalela, yang dilakukan adalah pemberantasan. Bagaimana mungkin melakukan pemberantasan jika makhluk koruptornya sudah terlalu kuat? Membasmi rumput mudah dilakukan dengan racun, tapi untuk mematikan sebuah pohon besar yang tumbuh berkembang menjadi hutan, racun saja tidak cukup. Namun harus dibakar habis. Kegagalan pemerintah membasmi perilaku korup berimbas pada budaya masyarakat yang akhirnya menyusup kedalam budaya perusahaan.
Dalam buku KORUPSI DENGAN HATI : Mengantisipasi Kerugian Perusahaan & Instansi terbitan Elex Media Komputindo, saya menguraikan tentang cara-cara mengenali modus operandi dan motif korupsi, berbagai alasan yang melatar belakangi orang dengan mudahnya melakukan tindakan korupsi dan berbagai cara mencegah, menangani dan membuat jera para koruptor serta menumbuhkan budaya produktif.
Jika Anda adalah seorang pengusaha, maka Anda harus senantiasa membuat perusahaan Anda sehat wal'afiat sepanjang masa, supaya tujuan perusahaan tercapai. Rumus perusahaan yang sehat adalah :


[P]roduktifitas + [P]roduktifitas = [U]ntung / [L]aba

(Ekotama, 12 Oktober 2011)

 

Sudahkah karyawan Anda produktif dan perusahaan Anda juga produktif? Jika sudah, saya yakin perusahaan Anda menguntungkan dan sangat menarik bagi investor. Oleh karena itu marilah kita membuat karyawan supaya produktif dan membuat perusahaan supaya produktif. Mari kita basmi korupsi dengan langkah nyata! Waspadalah, budaya korupsi mengintai perusahaan, instansi bahkan anak-anak Anda! Mari tumbuhkan budaya produktif untuk memajukan Indonesia! Selamat berkarya!

 

*****

 

 

 


Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2021 :: ekotama. All Rights Reserved.