.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Friday, 14 May 2021
Mau beli buku
Tedjo Moelyono
Saya berminat membeli buku-buku nya tapi hubungi nomer telpon tertera tidak bisa, saya bisa dihubungi di 081 230 12658
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 7
Total Pengunjung: 1386898

Thursday, 30 Aug 2012
RITUAL KORUPSI TAHUNAN : MANGKIR KERJA RAME-RAME

RITUAL KORUPSI TAHUNAN : MANGKIR KERJA RAME-RAME

 

Di bukuku KORUPSI DENGAN HATI : MENGANTISIPASI KERUGIAN PERUSAHAAN & INSTANSI, terbitan Elex Media Komputindo, tahun 2011, halaman 43 - 68 sudah kuuraikan tentang Korupsi Waktu. Apakah kalian menganggap aku mengada-ada menuliskan hal itu? Apakah kalian menganggap aku hanya berteori tanpa bukti? Ayo kita buktikan faktanya!

1. Coba kalian buka internet. Gunakan search engine Google atau Yahoo!. Ketik kata kunci "pns mangkir kerja pasca lebaran". Aku jamin seharian kalian tidak akan habis membaca beritanya. Di setiap daerah selalu ada saja pegawai mangkir setelah libur lebaran. Jumlahnya tidak hanya bisa dihitung dengan jari, bahkan ada yang mencapai ratusan. Luar biasa kan!

2. Coba kalian pelototi berita televisi pada saat hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran. Seluruh stasiun televisi di Indonesia akan menayangkan berita komedi murahan yang memuakkan. Disitu akan terlihat gambar para atasan melakukan inspeksi mendadak anak buahnya dengan gagahnya dan senyum manisnya. Terus kalian akan melihat banyak meja kursi masih kosong melompong karena para anak buah ini belum masuk kerja dengan berbagai alasannya. Tapi itu hanya sekadar berita cari sensasi. Tidak ada tayangan gambar yang memperlihatkan sang atasan marah besar dan langsung memecat anak buahnya. Berita ini diulang-ulang setiap tahunnya. Hanya aktornya saja yang berbeda-beda.

3. Coba kalian rasakan sebagai rakyat di negara yang merdeka. Apakah kalian merasakan mudahnya mengakses layanan publik sehari pasca libur lebaran? Aku pernah marah besar gara-gara mau bayar pajak tapi petugasnya tidak mau melayani dan disuruh kembali dua hari lagi. Padahal pajak kendaraan itu sudah jatuh tempo. Bayangkan saja, bayar pajak saja bisa ditolak kalau para jongos kita itu lagi terbuai liburan. Padahal kita disuruh taat pajak? Jika kita tidak bayar pajak tepat waktu, kita yang disalahkan karena melanggar undang-undang, harus membayar denda dan sanksi lainnya. Apakah para jongos yang menolak menerima pembayaran pajak itu tidak melanggar undang-undang?

 

Ritual tahunan mangkir kerja rame-rame seperti sudah kalian buktikan sendiri diatas itu adalah perilaku korup! Itulah sebabnya aku menulis bahwa korupsi itu sudah menjadi budaya di Indonesia (corruption culture). Bagaimana tidak menjadi budaya jika hal itu dilakukan berulang-ulang, kemudian dibiarkan saja tanpa sanksi yang tegas dan nyata dan akhirnya menjadi hal yang dianggap lumrah. Padahal waktu adalah sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Jika kita tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin, bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju?

Wahai para pendekar pemberantas korupsi...!
Didepan matamu ada budaya korupsi waktu...!
Sudahkah kalian hitung kerugian negara akibat itu...?!?
Ataukah kalian sudah tertulari virus itu?
Apa yang akan kau katakan kepada anak cucumu?
Ekotama, 27 Agustus 2012

Hanya waktu yang dikorupsi, apakah negara dirugikan? Ini sebenarnya pertanyaan bodoh untuk negara yang merdeka sekelas Indonesia. Tapi baiklah. Ayo kita hitung dengan cermat :

1. Jika yang dikorupsi hanya sehari saja, yakni satu hari kerja pasca liburan lebaran, secara kasat mata kita bisa menghitung hanya terjadi kerugian sebanyak 8 jam kerja saja. Betulkah demikian? Tidak! Jika kalian hanya menghitung 8 jam kerja saja, kalian tidak cermat. Jam kerja itu melekat pada pribadi pegawai masing-masing. Jika sehari itu ada 2500 pegawai yang mangkir kerja, berarti pemerintah telah kehilangan 20.000 jam produktifnya yang dihasilkan oleh para pegawai itu. Bayangkan, 20.000 jam...! Jika sehari hanya ada 24 jam, maka 20.000 jam itu setara dengan 833 jam alias 833 hari alias 28 bulan alias 2,3 tahun...! Berarti 2500 pegawai yang mangkir 8 jam kerja = 1 orang pegawai yang mangkir 2,3 tahun...! Sebagai orang normal, aku berpikir, dengan 20.000 jam kerja yang dimiliki oleh 2500 orang karyawan, aku bisa mengubah dunia. Indonesia justru hanya bisa bikin komedi murahan memuakkan itu!

2. Jika yang dikorupsi hanya sehari saja, yaitu satu hari pasca liburan lebaran dan para jongos rakyat itu menolak menerima pajak yang disetorkan rakyat, apakah terjadi kerugian negara? Jika dalam waktu satu hari itu kendaraan yang jatuh tempo pajaknya, mencapai 2500 unit dan masing-masing harus membayar pajak senilai Rp. 500.000,-, maka negara dirugikan senilai Rp. 1.250.000.000,- alias Rp. 1,25 Milyar...! Jika korupsi waktunya mencapai dua hari, maka nilainya dua kali lipat mencapai Rp. 2,5 Milyar...! Ini pendapatan negara lho...! Itu baru hitungan dua hari? Terbayangkah kalian, kerugian negara yang dicetak selama libur lebaran?

3. Aku perhatikan, tiap usai liburan lebaran, stasiun tivi berlomba-lomba menayangkan kasus pegawai mbolos kerja dan atasan yang memble. Padahal di Indonesia ada lembaga yang khusus mengawasi siaran tivi. Apakah siaran ini menimbulkan kerugian negara? Coba pikir baik-baik. Jelas saja menimbulkan kerugian negara dalam jangka panjang. Yang ditayangkan itu berita tentang pegawai mangkir (bukan pemecatan pegawai mangkir). Padahal media massa itu membentuk opini publik. Jika berita-berita ini ditayangkan terus menerus setiap usai lebaran, maka masyarakat akan menganggap bahwa hal itu sudah biasa. Mental masyarakat pun bisa bobrok, bahkan lebih bobrok daripada nonton video porno! Kok tidak ada sanksi untuk stasiun-stasiun tivi ini? Padahal sudah kuungkapkan, terjadinya budaya korupsi dan bahaya laten korupsi itu karena pembiaran dan virusnya meracuni generasi muda bangsa ini. Siaran tivi itu bisa meracuni generasi muda karena mereka akan menganggap bahwa sehari pasca liburan lebaran mangkir itu tidak apa-apa, sudah lazim dan atasan pasti memakluminya! Bayangkan apa jadinya jika generasi muda calon pemimpin bangsa ini cara berpikirnya seperti ini?

Sudahkah terbuka mata kalian melihat komedi murahan memuakkan seperti kuungkapkan diatas? Sebagai warga negara yang merdeka, ayo kita berpikir dan bertindak produktif. Sebagai bagian dari kalian yang memperjuangkan kemandirian bangsa ini, aku menyarankan :

1. Ayo kita berantas korupsi waktu. Pegawai yang mangkir kerja pasca lebaran itu langsung dipecat dengan tidak hormat. Cara pemecatannya dilakukan dengan cara istimewa dalam sebuah upacara bendera. Orang yang dipecat ini dilucuti baju seragamnya didepan umum. Biarkan wajahnya dilihat semua warga negara yang merdeka dan diblacklist sebagai koruptor pengkhianat bangsa ini. Yang memecat dan melucuti baju seragamnya adalah atasannya. Tidak peduli lelaki atau perempuan, tanpa ampun. Ini hukuman paling ringan bagi pengkhianat bangsa.

2. Stasiun tivi dipersilakan menyiarkan secara live film dokumenter berkualitas tinggi seperti ini. Bahkan stasiun tivi yang bisa menyiarkan secara live dengan durasi waktu terbanyak dengan informasi ter-valid, diberikan penghargaan (award) sebagai stasiun tivi yang turut membangun bangsa.

3. Kehidupan masyarakat Indonesia berjalan dalam waktu 24 jam. Sudah sepantasnya jongos-jongos rakyat itu bekerja 24 jam sehari. Apakah manusiawi? Sangat manusiawi sekali! Rakyat membayar mereka dengan pajak. Dimana-mana jongos itu dituntut loyalitas dan produktifitasnya, bukan malah menuntut fasilitas. Bagaimana caranya bekerja 24 jam? Bikinlah 3 shift waktu kerja, masing-masing waktu kerja @8 jam. Dengan jumlah pegawai yang mencapai jutaan itu, sangat efektif dibikin 3 shift waktu kerja. Mosok negara merdeka sekelas Indonesa kinerjanya kalah dibandingkan dengan outlet-outlet waralaba yang sangat produktif itu. Jadi, tidak ada lagi berita-berita sampah setiap liburan = ada pasien rumah sakit tidak tertangani karena pegawai dan dokternya sedang libur, ada rakyat ingin mengurus perijinan / surat-surat tidak terlayani karena kantor pemerintah tutup, ada bencana banyak rakyat yang mati karena pemerintah lamban menangani akibat bencana terjadi diluar jam kerja. Jika pemerintah tidak sanggup membuat sistem kerja produktif seperti ini, aku sanggup. Aku ini tukang bikin SOP (standard operating procedure). Sudah biasa bagiku memproduktifitaskan karyawan dengan sumberdaya yang minim jumlahnya. Kalau pekerjaan bisa dilakukan oleh 10 orang, kenapa harus memiliki pegawai 100 orang? Bukankah dengan sistem yang tepat, 10 orang itu bisa menyelesaikan pekerjaan 100 orang secara akurat?

Saranku itu menguntungkan Indonesia atau merugikan Indonesia? Cobalah kalian pikir sebelum membaca jawabanku ini. Setelah kalian berpikir dengan jernih, bacalah jawabanku ini =

1. Tentu saja sangat menguntungkan Indonesia. Cara tepat membuat efek jera bagi koruptor adalah menghukumnya didepan umum. Jika dia sendiri tidak malu, setidaknya keluarganya menjadi malu dan dapat menekan yang bersangkutan untuk mengubah kebiasaannya. Jika hukum lemah, biarkan masyarakat yang memberikan sanksi sosial. Bukankah ini yang dinamakan keadilan? Jangan sekali-kali menghukum koruptor dibalik terali besi yang akhirnya disulap menjadi hotel prodeo termewah sedunia. Cara seperti ini tidak akan menimbulkan efek jera. Tidak perlu proses sidang pengadilan, karena sidang pengadilan pun bisa disulap menjadi area transaksi kasus. Sudah terbukti kan? Berapa hakim tipikor yang diciduk KPK gara-gara suap kasus korupsi yang seharusnya diselesaikannya? Jangan mengulangi kesalahan dua kali. Tidak ada yang mampu menandingi efek jera dari hukuman didepan umum.

2. Stasiun tivi yang menyiarkan secara live hukuman kepada koruptor sama saja telah membentuk opini publik bahwa korupsi itu haram hukumnya dan dikenai sanksi yang setimpal. Stasiun tivi seperti ini sangat berjasa bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan dapat menyumbangkan perbaikan moral masyarakat melalui pesan-pesan visual yang ditayangkannya. Akibatnya bisa ditebak, mental pemirsa atau generasi muda khususnya, akan terbentuk menjadi mental yang baik. Mereka akan menghargai waktu untuk memajukan bangsanya, bukan menggunakan waktu untuk mengkonsumsi produk-produk bangsa lain. Inilah proses menuju mental produktif. Jika dibina terus menerus, dalam waktu 30 tahun akan berubah menjadi budaya produktif.

3. Dengan bekerja 24 jam tanpa korupsi, dalam waktu 10 tahun Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia, dan dalam waktu 20 tahun Indonesia akan menjadi salah satu negara adidaya di dunia. Jika kalian pernah sekolah, tentu mudah membayangkan produktifitas 8 jam kerja dengan 24 jam kerja. Jika satu jam kerja bisa menghasilkan uang Rp. 1.000.000,-, maka 8 jam kerja hanya menghasilkan Rp. 8.000.000,- (sehari). Jika produktifitasnya 24 jam kerja, maka sehari menghasilkan Rp. 24.000.000,-. Tiga kali lipat, Bung...! Artinya jika Indonesia diperkirakan bisa menjadi salah satu negara maju di dunia 60 tahun lagi alias pada tahun 2072, maka dengan produktifitas 24 jam, prestasi itu bisa diraih dalam waktu 20 tahun lagi alias pada tahun 2032. Warisan yang sangat berharga bagi anak cucu kita kan?

Jadi, kukatakan kepada kalian : waktu adalah anugerah Tuhan yang tidak dapat diperbaharui. Pergunakan waktu secara bijaksana dan produktif. Gunakan untuk memajukan diri sendiri dan bangsa ini. Jadikan bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka dalam arti yang sebenarnya. Bukan merdeka dibawah ketiak bangsa asing. Kalian setuju dengan pendapatku? Bagi yang setuju, kalian telah merdeka! Bagi yang tidak setuju, kalian adalah budak kemerdekaan. Selamat...!

 

*****

 


Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2021 :: ekotama. All Rights Reserved.