.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Thursday, 02 May 2019
Permohonan Sharing Knowledge
Muhammad Alfis Budi Sanjaya
Selamat Sore Apakah memungkinkan, kami mengundang Bapak untuk melakukan Sharing Knowledge di Perusahaan? Terima kasih Best Regards Muhammad Alfis
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 6
Total Pengunjung: 1183965

Saturday, 27 Jul 2013
S.O.P. REPUBLIK INDONESIA

S.O.P. REPUBLIK INDONESIA

Belum lama ini, aku kedatangan tamu seorang deputy dari kementerian yang mengatur aparat negeri ini. Orang ini mengajakku kerjasama memberikan training menyusun SOP (Standard Operating Procedure) untuk kabupaten / kota seluruh Indonesia. Ketika aku tanya tujuannya untuk apa, ia menjawab bahwa tujuannya adalah reformasi birokrasi. Katanya, kalau instansi pemerintah sudah punya SOP, diharapkan pelayanan public meningkat dan itu adalah bagian dari tujuan reformasi birokrasi. Deputy ini memuji-muji aku sebagai mahaguru SOP di Indonesia karena bukuku yang berjudul CARA GAMPANG BIKIN S.O.P terbitan Media Pressindo menjadi best-seller dan mudah dipraktikkan. Ia membandingkan aku dengan penulis-penulis buku lainnya yang menurutnya adalah peniru. Ia bilang bahwa aku tetap yang terbaik, sehingga ia datang jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja untuk mengajakku kerjasama ini. Ia menawarkan roadshow ke 550 kabupaten / kota diseluruh Indonesia dengan dana yang fantastis.

Tetapi, untuk menyusun SOP ini ada dua hal yang menurutku aneh bin ajaib. Pertama, penyusunan SOP ini sendiri sudah diatur teknisnya dalam sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Kedua, SOP ini disusun dari bawah ke atas, yakni tiap kabupaten / kota membuat SOP sendiri-sendiri. Alias pembuatnya banyak, sebanyak jumlah kabupaten / kota diseluruh Indonesia, untuk diterapkan di wilayahnya masing-masing.

Komentarku sederhana saja. Pertama, SOP itu justru yang mengatur semuanya (termasuk pembuatan keputusan oleh birokrat), bukan malah SOP diatur oleh peraturan tertentu yang dihasilkan dari sebuah alur birokrasi. Jika SOP dibuat untuk tunduk pada peraturan tertentu yang dibikin pemerintah, berarti namanya birokrasi tertulis, bukan SOP. Sebab, peraturan yang dibikin pemerintah itu sendiri pastilah berisi birokrasi. Seharusnya pemerintah tidak perlu mengatur teknis SOP, tapi cukup menetapkan tujuan SOP untuk setiap pekerjaan yang dilakukan pegawai pemerintah, misalnya “pelayanan bikin KTP 2 jam jadi”. Otomatis, SOP yang tersusun akan menjadi cara kerja standar untuk memenuhi tujuan “bikin KTP 2 jam jadi” itu.

Kedua, tidak ada sejarahnya SOP disusun dari bawah ke atas. Pembuat SOP itu ya hanya satu orang atau satu tim yang memang berkompeten / ahli membuat SOP. Bukan ratusan atau ribuan tim dengan latar belakang antah berantah. SOP dibikin cuma satu, kemudian diterapkan kebawah. Inilah yang menjamin standarisasi. Tapi otak pemerintah kita itu selalu goblok, meskipun mungkin nilai akademis mereka tinggi-tinggi. Dalam sejarah hidupku, sudah dua kali ini aku mengalami kejadian tragis seperti ini. kementerian yang mengatur aparatur membuat reformasi birokrasi, salah satu caranya adalah dengan menyuruh kabupaten / kota membuat SOP untuk diterapkan pada diri mereka sendiri. Institusi pengawas perbankan meminta bank-bank untuk bikin SOP dan menyetorkan SOP yang mereka bikin dengan alasan untuk kepentingan pengawasan. Dua instansi penting negara ini salah kaprah memahami SOP. Pantesan saja kalo mereka tidak pernah lepas dari kasus hukum.

Sekarang kalian bisa bayangkan jika 550 kabupaten / kota bikin SOP sendiri-sendiri, maka akan ada 550 SOP kabupaten / kota yang tersusun dan diberlakukan. Demikian pula dengan ribuan bank yang membuat SOP sendiri-sendiri, maka akan ada ribuan SOP untuk melakukan satu jenis pekerjaan yang sama. Kalian rakyatku, bisa bayangkan standarisasi macam apa ini? Mana mungkin satu jenis pekerjaan terdapat ratusan hingga ribuan SOP? Satu jenis pekerjaan itu hanya diatur oleh satu SOP. Ini namanya standarisasi.

Itu saja kita belum bahas penyusunnya. Kalian rakyatku, bisa membayangkan apa jadinya jika sopir angkot dipaksa menjadi pilot? Kemungkinannya ada 3: pesawat tidak bisa terbang, pesawat bisa terbang tapi kebut-kebutan atau berhenti sembarangan diatas awan, atau pesawat bisa terbang tetapi tidak bisa mendarat? SOP itu tidak bisa dibikin oleh sembarang orang. Siapa yang menjamin bahwa 550 SOP kabupaten / kota itu dibikin oleh 550 ahli SOP yang betul-betul memiliki kompetensi? Siapa yang menjamin bahwa ribuan SOP Bank itu dibikin oleh ribuan ahli SOP? Di Indonesia ini tidak ada ahli SOP, justru adanya ahli birokrasi. Kalian bisa bayangkan jika SOP kabupaten / kota itu dibikin oleh pegawai-pegawai pemerintahan yang korup? Apa jadinya negara ini?

SOP itu pada hakekatnya adalah indoktrinasi. Hanya ada satu cara kerja yang benar untuk semua wilayah, siapapun yang melakukan. SOP itu ibarat kitab suci untuk jenis pekerjaaan yang sama. Itulah yang membuatnya disebut sebagai SOP. Unsur standarnya jelas kelihatan. Sekarang kalian bayangkan jika umat Muslim punya Al Quran sendiri-sendiri di setiap daerah yang dibikin sendiri oleh umat di daerah itu, umat Nasrani punya Injil sendiri-sendiri disetiap daerah yang dibuat sendiri oleh umat di daerah itu, apa yang akan terjadi? Jawabannya adalah perpecahan…!

Oleh karena itu, kitab suci itu cuma satu. Soal para pemeluk agama di beberapa daerah berbeda-beda tradisinya, tidak masalah. Yang penting kan pedomannya satu. Itulah SOP beragama. Sekarang jika kita berbicara tentang Negara Republik Indonesia, maka aku bilang secara tegas kepada kalian rakyatku: SOP Negara Indonesia itu hanya satu…! Pembuat SOP-nya juga hanya satu, yakni pemerintah. Persis sama seperti pembuatan peraturan perundang-undangan itu. Bedanya, untuk SOP ini tidak bisa dibikin oleh DPR. Jangan libatkan politikus untuk bikin SOP. Runyam nanti jadinya, karena mereka punya kepentingan. Setelah jadi, SOP itu diberlakukan sama untuk seluruh wilayah di Indonesia. Itu namanya standarisasi. Kutawarkan kepada deputy itu, biar aku training kementerian yang mengurus aparat, atau kudampingi mereka membuat SOP, supaya SOP yang tersusun nanti memenuhi standarisasi dan layak diberlakukan disemua wilayah diseluruh Indonesia.

Bukankah aku sudah menawarkan cara yang paling simple, paling hemat dan paling jitu untuk menyusun SOP Negara Republik Indonesia? Dibandingkan dengan aku melatih pegawai-pegawai korup untuk membuat SOP versi mereka sendiri?

Kalian tentu pengen mengetahui bagaimana ending-nya? Kusampaikan kepadanya dengan penuh sopan santun bahwa aku berbeda visi dengannya. Aku juga sudah menyampaikan dimuka pada saat bertemu dengannya pertama kali, bahwa aku seorang idealis yang meruntuhkan orde baru tahun 1998 yang lalu adalah seseorang yang anti birokrasi. Otomatis SOP yang kubikin bukanlah SOP birokrasi alias birokrasi tertulis. Aku pengen SOP yang kubikin adalah SOP yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Aku mencontohkan, bikin KTP maksimal 2 jam jadi, satu pintu. Rupanya deputy itu masih birokrat asli. Dia tidak pernah menghubungiku lagi. Aku paham, mungkin ia mengejar proyek training 550 kabupaten / kota itu. Sedangkan aku fokus pada kemanfaatannya untuk rakyatku.

Bagiku, itu tidak menjadi masalah besar. Aku juga sudah bilang terus terang dihadapannya bahwa ada order atau tidak dari pemerintah, dibantu atau tidak oleh pemerintah, aku tetap akan bikin SOP Negara Republik Indonesia. Inilah dasar Revolusi Indonesia yang selalu kuutarakan sejak tahun 1997 yang lalu. Aku bukan penganut paham Reformasi ala Amien Rais itu. Reformasi itu tidak akan mematikan virus-virus korupsi van birokrasi. Kalian sudah membuktikan dengan mata kepala sendiri kan? Yang bisa mematikan virus korupsi van birokrasi hanyalah revolusi. Itupun butuh tiga generasi untuk membuat, melakukan sosialisasi dan menerapkan SOP secara total tanpa pertumpahan darah. Jika menggunakan cara keras, hanya butuh satu generasi saja. Satu generasi dalam pikiranku itu sama dengan 30 tahun.

Yang jelas, SOP bikinanku akan meniadakan birokrasi. Mungkin aku akan dimusuhi banyak orang, karena semua urusan di negara ini bisa selesai dalam waktu itungan jam dalam sehari. Otomatis pegawai pemerintahan itu tidak akan sempat ngopi, ngerumpi, shopping, atau jalan-jalan keluar negeri. Banyak orang yang kalian sebut pejabat atau pegawai pemerintah itu akan jatuh miskin karena dengan SOP ku mereka betul-betul mengabdi kepada negara, menjadi jongos rakyat. Tapi sebaliknya, rakyatku akan sejahtera. Semua urusan bisa selesai dalam waktu singkat. Ekonomi tumbuh melesat. Negara Indonesia ini akan menjadi negara adidaya yang disegani di dunia. Otakku dan tanganku akan menembus belenggu jaman dan menjadikan kalian nyaman suatu ketika nanti. Kuserahkan kepada kalian: nyaman dengan birokrasi & korupsi saat ini, atau membantuku membuat SOP Negara Republik Indonesia ini. Emailku kalian sudah mengerti semua, ekotama@hotmail.com.

 

 

Kota Perjuangan, 17 Juli 2013

 


Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2020 :: ekotama. All Rights Reserved.