.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Thursday, 02 May 2019
Permohonan Sharing Knowledge
Muhammad Alfis Budi Sanjaya
Selamat Sore Apakah memungkinkan, kami mengundang Bapak untuk melakukan Sharing Knowledge di Perusahaan? Terima kasih Best Regards Muhammad Alfis
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 2
Total Pengunjung: 1183979

Friday, 02 Aug 2013
Revolusi Indonesia #2

JONGOS RAKYAT

 

Wahai rakyatku yang "merdeka"...! Pernahkah kalian merasakan kejengkelan seperti ini:

  1. Jalanan macet tidak bergerak, ternyata ada mobil plat merah yang memaksa minta diprioritaskan di jalan? Jumlah mobil plat merah dalam rombongan itu hanya beberapa saja, tapi kemacetan yang ditimbulkan melibatkan ratusan hingga ribuan kendaraan.

  2. Kalian mengurus berbagai perijinan. Sudah datang ke kantor pemerintah dan memenuhi semua syarat. Tapi kalian dipersulit dan butuh waktu yang sangat lama?

  3. Kalian mengurus berbagai identitas pribadi. Semua persyaratan sudah dipenuhi. Identitas pribadi itu menurut logika bisa jadi dalam waktu hitungan jam. Tapi sampai berhari-hari tidak jadi karena kurang tanda tangan pejabat?

  4. Kalian merasa "miskin", sehingga merasa pantas mendapatkan jaminan orang miskin. Tapi kalian tidak pernah mendapatkan hal itu, malah tetangga kalian yang mampu selalu mendapatkannya? Pejabat bagian pendataan orang miskin cuci tangan.

  5. Kalian masuk ke rumah sakit pemerintah hari sabtu. Tapi tindakan baru dilakukan hari senin karena dokter libur?

  6. Kalian mau bayar pajak, tapi kalian disuruh antri berjam-jam bahkan berhari-hari?

  7. Bertahun-tahun jalan didepan rumah kalian berlobang-lobang. Kalian sudah protes kesana kemari tidak ada yang menggubris. Tiba-tiba dalam sehari jalan itu bisa mulus kembali karena keesokan harinya akan dilewati rombongan pejabat?

  8. Kalian liat berita TV. Rakyat yang melakukan criminal diperlihatkan seperti pesakitan betulan, digelandang, dimasukkan mobil berjeruji, dipamerkan didepan kamera TV. Tapi pejabat yang melakukan korupsi diperlihatkan seperti bintang film, baju necis, mobil mewah, didampingi bodyguard (yang seringkali adalah penegak hukum itu sendiri), malah dijadikan narasumber dan masuk infotainment?

  9. Dan masih banyak lagi fakta lainnya. Kalian bisa memberi informasi kepadaku melalui email ekotama@hotmail.com.

Wahai rakyatku yang "merdeka"...! Apakah kalian merasa adil diperlakukan seperti itu? Ataukah kalian merasakan kejengkelan seperti yang aku rasakan? Apa yang kalian pikirkan? Kalau kalian bertanya kepadaku, aku akan melakukan revolusi supaya kejengkelan ini berakhir. Revolusi ini tidak sulit, tidak akan menimbulkan pertumpahan darah.

Indonesia adalah negara yang konon katanya menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu adalah sistem pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi yang terjadi saat ini menurutku adalah demokrasi yang keblinger: dari rakyat, oleh pejabat, untuk pejabat. Kok bisa begitu? Apa yang salah dengan demokrasi? Atau mungkin negeri ini yang belum siap menerapkan sistem demokrasi seutuhnya? Atau demokrasi itu adalah musang berbulu domba?

Kupikir sudah saatnya kita meluruskan sejarah bangsa ini. Kita harus konsekuen menerapkan sistem demokrasi yang sebenarnya, yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem ini memposisikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat adalah raja di tanah airnya sendiri. Kalau rakyat memiliki kedudukan sebagai raja, lantas pejabat dan pegawai pemerintah itu sebagai apa? Kedudukan mereka cukup terhormat sebagai JONGOS RAKYAT.

Ya...! Aku bilang bahwa dalam negara demokrasi, kedudukan pejabat dan pegawai pemerintah itu sebagai jongos rakyat...! Kalian kan sudah tahu deskripsi pekerjaan mereka, yakni melayani rakyat. Pelayan = jongos. Kenapa aku menggunakan kata-kata jongos? Bukan pelayan? Sebab kalo aku menggunakan kata "pelayan" itu bedanya tipis antara melayani dan dilayani. Yang terjadi sekarang ini kan ibarat sirkus kelas kampung, mereka yang seharusnya melayani rakyat justru minta dilayani? Makanya kugunakan kata "jongos" itu supaya mereka tahu diri. Mereka itu jongos rakyat.

Oleh karena mereka itu jongos rakyat, maka:

  1. Mereka harus pakai seragam kerja (bukan baju untuk fashion show). Seragam kerja jongos rakyat ini cukup simple: bawahan celana pendek selutut (seperti celana para prajurit tahun 1940-an itu), atasan hem lengan pendek atau kaos. Sepatu yang dipakai bukan pantofel, tapi sepatu kets dan sepatu boot. Bagian punggung hem/kaos disablon tulisan yang mencolok: "Jongos Rakyat bagian......, siap melayani Rakyat Indonesia". Jikalau menggunakan pakaian bebas, para jongos ini wajib mengenakan rompi mencolok yang bagian punggungnya tertulis tulisan serupa.

  2. Kendaraan dinas yang dibeli pakai uang rakyat itu tidak cukup hanya menggunakan plat merah (karena mudah diganti plat hitam oleh sopirnya). Untuk kelas mobil, di lambung kanan - kiri dan kaca belakang ditulisi dengan scotlight yang mencolok: "Mobil Rakyat, dipakai Jongos Rakyat bagian....., untuk melayani Rakyat Indonesia......". Kalo kelas sepeda motor, juga diberi tulisan serupa untuk tebeng / sayap depan (jika motor bebek) dan bodi motor kanan-kiri, kalo motor laki diberi tulisan serupa untuk tanki kanan kiri.

  3. Jongos rakyat itu dibayar per jam, sesuai dengan kinerja mereka pada jam dimana ia berhasil melayani rakyat dengan baik. Sistem ini adalah sistem produktifitas murni, menghapus sistem kepegawaian yang dipakai selama ini. Hanya jongos yang bekerja optimal sesuai target saja yang dibayar. Jongos yang malas dipecat saja. Itu golongan manusia yang tidak berguna untuk rakyat Indonesia.

Bagaimana menurut kalian?

Perubahan ini hanya perubahan simple. Tapi efeknya menjadi sangat besar. Makanya kusebut sebagai revolusi jongos rakyat. Efek terbesar dari tiga hal revolusi jongos diatas adalah:

  1. Anggaran negara hemat, sehingga anggaran yang selama ini dihabiskan para jongos untuk hidup mewah itu bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur negara.

  2. Rakyat sejahtera, karena bisa tahu siapa jongosnya yang mengurus segala keperluannya. Tidak akan ada lagi kebingungan seperti saat ini.

  3. Para jongos ini sadar akan fungsi dan kedudukannya. Mereka bisa membantu negara ini menjadi produktif sebagaimana amanat UUD 1945.

  4. Memudahkan rakyat untuk memberikan reward & punishment kepada para jongos yang berprestasi atau buruk kinerjanya. Disini realisasi keadilan social ala Pancasila menjadi nyata.

Berpikir dan bertindaklah layaknya orang merdeka, rakyatku...!


Kota perjuangan, 18 Juli 2013

 


Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2020 :: ekotama. All Rights Reserved.