.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Tuesday, 19 Mar 2019
Perjanjian Waralaba
mutia
Halo Bapak Ekotama, Saya Mutia, saat ini saya sedang menyusun kontrak perjanjian waralaba untuk lomba contract drafting. Saya telah membaca buku bapak yang berjudul rahasia kontrak franchise, buku tersebut sangat bermanfaat untuk membimbing saya dal
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 7
Total Pengunjung: 1335219

Wednesday, 26 Feb 2014
PEMILIHAN LANGSUNG

PEMILIHAN LANGSUNG

Pada saat aku menulis artikel "Presiden Dipilih Langsung" tahun 1997 yang lalu di sebuah harian Yogyakarta, tidak pernah kubayangkan hasilnya akan seperti ini. Bukan pemilu seperti sekarang ini yang kubayangkan dulu. Mungkin yang terjadi saat ini adalah hasil dari konsep reformasi. Aku dari dulu tidak setuju reformasi. Bagiku lebih masuk akal revolusi. Indonesia adalah sebuah bangsa yang berbeda dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tidak bisa mengadopsi konsep reformasi ala barat. Orang Indonesia harus dipaksa untuk berubah, meskipun pemaksaan itu dilakukan dengan damai. Indonesia membutuhkan perubahan cepat.


Kembali, soal pemilihan langsung. Aku katakan kepada kalian, seumur hidup aku belum pernah mencoblos atau mencontreng. Aku tidak mungkin mencoblos atau mencontreng wajah yang tidak kukenal dan memberinya legitimasi untuk korupsi. Logika berpikirku yang setara master ini cukup sehat wal afiat. Bahkan ketika banyak orang berkoar-koar kalo tidak memilih itu haram hukumnya atau bahkan ada yang mengancam akan dipidana, bagiku itu adalah lelucon murahan yang mengandung maksiat hasil kesesatan berpikir makhluk-makhluk laknat. Bagaimana mungkin sebuah "hak" (hak untuk memilih) melahirkan hukum haram dan pidana? Logika mana yang bisa membenarkan hal itu? Demokrasi macam apa yang "memaksakan kehendak" seperti itu?
Rasanya sudah saatnya aku harus berbicara kepada kalian rakyatku. Pemilihan langsung yang kubayangkan bisa membawa perubahan bagi bangsa Indonesia adalah pemilihan langsung yang sederhana. Coba kalian cermati poin-poin yang kuungkapkan ini:

Calon-calon yang mengajukan diri untuk dipilih itu bukanlah dari partai politik. Calon-calon itu haruslah rakyat biasa yang tidak terkontaminasi konflik kepentingan. Ingat, negara Indonesia ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara federasi. Konsep partai politik membuat bangsa ini terpecah belah dalam konflik kepentingan golongan tertentu. Sistem partai politik tidak cocok diterapkan di Indonesia, karena bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945. Jikalau sekarang ada amandemen UUD 1945 yang memasukkan unsur partai politik, itu adalah pengkhianatan terhadap Pembukaan UUD 1945. Seharusnya sudah gugur demi hukum. Rakyat Indonesia tidak butuh partai politik yang sifatnya memecah belah bangsa ini menjadi golongan-golongan. Bangsa Indonesia ini sudah terpecah belah menjadi ratusan suku yang berbeda-beda. Bangsa Indonesia membutuhkan pemersatu bangsa untuk merealisasikan Pembukaan UUD 1945, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, calon-calon yang mengajukan diri untuk dipilih itu bukanlah dari partai politik. Tapi mereka seharusnya berasal dari rakyat biasa yang memiliki kemampuan untuk mempersatukan bangsa ini, bekerja untuk bangsa ini (bukan untuk golongannya), dan tidak terganggu konflik kepentingan (karena tidak memiliki ikatan dengan partai politik).

Calon-calon yang mengajukan diri itu harus membuat semacam BluePrint bagaimana cara mengelola bangsa dan negara ini dalam waktu minimal 10 tahun. Jika boleh kugambarkan, bentuknya seperti GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) seperti jaman Soeharto dulu. Isinya adalah rencana terintegrasi para calon-calon itu dalam memajukan Indonesia. Syukur-syukur jika mereka juga mampu membuat anggarannya. Jadi bentuk lengkapnya seperti sebuah RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan), namun karena ini untuk Negara, maka aku menyebutnya RKAN (Rencana Kerja dan Anggaran Negara). Disini akan kelihatan rencana kerjanya seperti apa, anggarannya berapa, hasilnya seperti apa. Mereka boleh membentuk semacam organisasi yang isinya adalah asisten-asisten ahli (bukan politikus-politikus seperti sekarang itu yang akhirnya menjelma menjadi tikus koruptor menjijikkan). Setelah blueprint ini tersusun, mereka mensosialisasikannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia ini harus diajak berpikir cerdas untuk mengetahui dan memahami RKAN. Mereka akan memilih calon pimpinan negaranya yang RKAN-nya paling menguntungkan mereka. Cara ini jauh lebih elegan dan berbobot daripada kampanye model sekarang itu. Kampanye yang isinya janji-janji kosong dan diakhiri dengan goyangan erotis penyanyi dangdut.

Calon-calon pemimpin negara ini mendaftarkan diri kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan membawa RKAN-nya. KPU akan menyeleksi calon-calon yang mendaftar ini berdasarkan RKAN yang disusun. Pertimbangan utamanya adalah, RKAN itu harus memiliki tujuan jelas, dapat memajukan bangsa dan negara Indonesia dalam kurun waktu tertentu, hemat anggaran tetapi hasilnya optimal. Mudah bukan? Jadi, KPU itu nanti isinya bukan orang-orang sembarangan. Disitu nanti akan berkumpul para ahli hukum, ekonomi, politik, sosial, dll. KPU akan meloloskan 10 besar RKAN yang lolos seleksi dan memperbolehkan calon-calon pemimpin negara ini untuk mensosialisasikan RKAN-nya kepada bangsa Indonesia. Sedangkan RKAN yang tidak lolos seleksi, tetap boleh dipublikasikan untuk menjamin transparansi public. Jadi, KPU tidak akan menjadi lembaga super power yang bisa melegitimasi calon-calon tertentu menjadi pemimpin negara ini. KPU hanya bertugas menyeleksi siapa yang layak untuk dipilih langsung oleh rakyat dan mengatur tatacara pemilihan langsung itu dengan prinsip hemat tapi produktif. Bangsa Indonesia tetap akan dapat menilai kelayakan calon secara obyektif karena mereka tetap bisa mengakses RKAN-RKAN yang tidak lolos seleksi.

Sederhana sekali kan? Jangan dibikin rumit. Bangsa Indonesia ini sudah rumit dengan permasalahan hidup sehari-hari. Sistem ini akan menghemat banyak sekali uang negara, namun bangsa Indonesia justru mendapatkan hasil yang optimal. Bangsa Indonesia saat ini butuh kemajuan. Bangsa Indonesia butuh rencana kerja calon-calon pemimpin bangsa ini. Bangsa Indonesia butuh memilih siapa yang layak untuk memimpin bangsa ini dengan sistem produktifitas murni (bukan produktifitas politik).

Inilah yang kusebut sebagai revolusi pemilihan umum. Bangsa Indonesia akan punya jati diri yang merdeka secara politik, tidak ikut-ikutan cara demokrasi ala barat yang menganut sistem pecah belah itu. Indonesia itu Negara Kesatuan yang harus mensejahterakan rakyatnya. Tanpa partai politik, Indonesia akan menjadi Negara Kesatuan dalam arti yang sebenarnya. Dengan RKAN (Rencana Kerja dan Anggaran Negara), rakyat bisa memilih secara obyektif pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi negara kesejahteraan.

 

Yogyakarta, 25 Februari 2014
SURYONO EKOTAMA
www.ekotama.com

 

 


Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2021 :: ekotama. All Rights Reserved.