.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Tuesday, 19 Mar 2019
Perjanjian Waralaba
mutia
Halo Bapak Ekotama, Saya Mutia, saat ini saya sedang menyusun kontrak perjanjian waralaba untuk lomba contract drafting. Saya telah membaca buku bapak yang berjudul rahasia kontrak franchise, buku tersebut sangat bermanfaat untuk membimbing saya dal
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 7
Total Pengunjung: 1335216

Sunday, 31 Aug 2014
ANTRI BBM...?!?

ANTRI BBM...?!?

Aku geram melihat antrian kendaraan bermotor mencari "minum" di SPBU. Kepalaku panas karena terjebak kemacetan ditengah panas terik musim kemarau setiap melewati SPBU yang sekarang makin rapat saja jaraknya disetiap lajur jalan. Tapi kegeramanku itu bukan kutujukan kepada rakyat yang sedang mengantri BBM itu, tapi kutujukan kepada pemerintah yang tidak becus ngurus rakyat. Baru saja rakyat dibikin cemas gara-gara Pemilu yang baru lalu, kemudian dininabobokan dengan perayaan kemerdekaan yang kosong melompong, setelah itu langsung dijadikan kambing hitam sebagai penyebab langkanya BBM:

  1. Rakyat dituduh telah menghabiskan kuota BBM sebelum waktunya.
  2. Rakyat dituduh menggunakan BBM bersubsidi yang bukan haknya.
  3. Rakyat dituduh melakukan "panic buying" karena pembatasan BBM bersubsidi.
  4. Rakyat dituduh sebagai konsumen yang "manja" oleh Pertamina. 

Sungguh aku marah sekali mendengar tuduhan-tuduhan bodong seperti ini. Hanya orang-orang picik tidak berwawasan dan ijazahnya bodong saja yang mengeluarkan statement menyalahkan rakyat itu.

Aku ini sekolah sampai level yang tinggi. Almamater tempatku sekolah dulu juga bukan sembarangan, semuanya ternama dan terkemuka. Di sekolah, aku diajari cara berpikir logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Bukan membabi buta mencari kambing hitam yang sekarang sedang digemukkan oleh para peternak untuk keperluan Idul Adha nanti.

Antri BBM itu menjadi suatu MASALAH yang harus dicari solusinya. Mengapa demikian? Sebab antri BBM itu sudah merugikan rakyat. Berapa banyak waktu produktif rakyat yang terampas sia-sia karena kehabisan BBM dan harus antri membeli BBM?

Jika kita anggap kelangkaan BBM atau antri BBM itu suatu masalah, maka kita harus cari apa penyebabnya. PENYEBAB kelangkaan BBM atau antri BBM itu sudah jelas didepan mata. Orang tidak sekolah pun tahu:

  1. BBM adalah barang langka, ketersediaannya terbatas, tidak dapat diperbaharui. Jika barang yang sifatnya terbatas dikonsumsi secara tidak terbatas, pastilah terjadi kelangkaan barang. Ini kan logika sederhana. Tidak perlu sekolah diluar negeri juga kita sudah paham.
  2. Celakanya, pemerintah justru menyetujui produksi kendaraan bermotor tanpa batas dan tidak membatasi kendaraan bermotor yang bersliweran di jalan raya. Padahal kendaraan bermotor inilah pengkonsumsi BBM terbanyak. Berapa ribu unit kendaraan bermotor baru yang terjual setiap hari dan makin rakus menelan BBM. Disatu sisi, pemerintah membatasi produksi dan peredaran BBM, disisi lain justru menyetujui produksi kendaraan bermotor tanpa batas. Yang goblok siapa? Menuduh rakyat yang membeli kendaraan bermotor sebagai penyebab langkanya BBM adalah tuduhan bodong yang makin menunjukkan kepicikan wawasan pembuat kebijakan.
  3. Siapa yang menentukan harga BBM dijual dibawah harga pasar? Anak sekolah menengah pun tahu kalau kita kulakan dengan harga mahal tapi dijual murah itu sama dengan rugi. Bukankah pemerintah sendiri yang menetapkan harga BBM murah? Jual rugi? Sekolah dimana Bung?!? Jual rugi sendiri kok menyalahkan rakyat?!?
  4.  Guru ekonomi di sekolah-sekolah menengah itu selalu mengajarkan prinsip ekonomi: "Berusaha dengan modal seminimal mungkin dan mendapatkan hasil semaksimal mungkin". Semua pemilik kendaraan bermotor itu sangat menghormati gurunya dan melaksanakan ajaran gurunya ini dengan penuh hikmat. Jadi salahkah jika rakyat membeli BBM yang harganya murah? Mikir...!
  5. Siapa yang bikin RAPBN dan subsidi itu? Rakyatkah? Bukankah semua masalah ini berawal dari RAPBN dan subsidi? Pemerintah itu dibayar oleh rakyat dengan pajak rakyat untuk mensejahterakan rakyat, bikin RAPBN yang menguntungkan, bukan menyalahkan rakyat berdasarkan RAPBN dan kata "subsidi" itu. Rakyat tidak kenal RAPBN dan subsidi. Rakyat taunya ada barang untuk dikonsumsi. Jangan salahkah rakyat atas sesuatu yang Anda dibikin sendiri. Kalau tidak becus bikin RAPBN atau subsidi, tidak usah jadi pemerintah. Jadi rakyat biasa saja lebih bijaksana.
  6. Kalau realitanya di lapangan banyak kebocoran BBM yang menyebabkan BBM langka, dimana alat-alat negara? Bukankah pemerintah itu punya aparat untuk mengawasi semuanya supaya negara aman sentosa? Kalau ada maling tidak tertangkap, jangan salahkan rakyat yang sudah menjadi korban maling itu. Salahkan diri sendiri yang aparatnya melempem bagai kerupuk kadaluwarsa.

Itulah setidaknya enam penyebab BBM menjadi langka, kemudian oleh pemerintah dibatasi, dan rakyat yang dijadikan kambing hitam.

Setelah kita tahu masalahnya dan penyebabnya, logikanya kita mencari SOLUSI, bukan mencari-cari kesalahan rakyat. Apa solusi yang tepat untuk mengatasi kelangkaan BBM atau antri BBM? Menyalahkan rakyat lagi? Dasar pandir...! Nih, kutunjukkan caranya yang logis dan terstruktur, sistematis dan masif:

  1. Kalau sudah tahu BBM itu barang langka dan terbatas, bikinlah kebijakan untuk membatasi kendaraan bermotor yang mengkonsumsinya. Persulit rakyat untuk membeli dan mengoperasikan kendaraan bermotor. Ambil alih urusan transportasi ini dari rakyat dengan menciptakan transportasi massal yang cukup, aman, nyaman dan tepat waktu. Mudah bukan? Apakah kalian takut sama pabrik-pabrik otomotif asing yang dibekingi negaranya itu? Ganyang saja...! Jadi, bikin kebijakan itu yang logis. Jangan sekali-sekali bikin kebijakan di awang-awang.
  2. Namanya reseller itu, kalo jual barang pasti harganya lebih tinggi daripada harga kulakan. Tidak perlu ekonom lulusan luar negeri untuk menguasai ilmu sepele ini. Sepanjang BBM itu dibeli dari luar negeri, pasti harganya akan mahal. Resikonya Anda akan dimusuhi rakyat. Kalau mau dibikin murah juga bisa. Ajak sarjana-sarjana pertambangan yang sekarang kerja di perusahaan asing itu untuk gotong royong bersama rakyat menyedot lautan minyak dibawah bumi Indonesia. Kita masak sendiri minyak mentah ini. Pasti murah harga jualnya. Mudah bukan? Ibu-ibu rumah tangga aja paham kalo beli makan diluar itu lebih mahal dan lebih murah kalo masak sendiri. Pake otak Bung...! Percuma sekolah sampai luar negeri segala kalo cara berpikirnya tidak seperti anak sekolahan.
  3. Kalo pengen kampanye penggunaan BBM Non Subsidi itu berhasil, caranya gampang kok. Ubah dulu kurikulum sekolah menengah itu. Suruh guru-guru mengajarkan prinsip ekonomi yang baru: "Berusahalah dengan modal setinggi-tingginya dan ambillah keuntungan serendah-rendahnya". Sepuluh tahun kedepan, dijamin tidak ada lagi rakyat yang beli BBM murah. Semuanya beli BBM termahal yang dijual. Anda sudah bego, anak-anak Anda tambah bego. Tapi saya dan rakyat Indonesia tetap pintar karena kami berpedoman pada UUD 1945.
  4. Hilangkah kata "subsidi" itu. Siapa yang ngajarin Anda bikin subsidi? Anda itu diamanatkan UU untuk mensejahterakan rakyat, bukan menggelontorkan subsidi sebesar-besarnya yang menjerumuskan rakyat. Pake otak dong...! Belajarlah lagi bikin RAPBN yang menguntungkan. Bikin RAPBN kok defisit?!? Seharusnya Anda tidak lulus kuliah gara-gara selalu bikin rencana anggaran dan pendapatan defisit ini. Manusia macam apa Anda ini? Negara rugi melulu, Anda untung terus? Malu lah sama anak-anak kecil.
  5. Gunakan semua aparat untuk mengamankan negara supaya tidak ada maling-maling BBM. Mengamankan negara dari maling-maling BBM ini memang tidak dapat fee, tapi pahalanya surga. Aku menyebutnya sebagai jihad...!


Jadi, mengatasi masalah ini mudah bukan? Kalau ada pejabat negara yang bilang sulit, gantung aja di Monas. Jadi pejabat negara kok tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak usah datang ke SPBU dengan alasan inspeksi mendadak (sidak), malah bikin tambah macet jalanan saja, tidak ada perubahan apapun. Antrian tidak akan terurai meski Anda datang puluhan kali sekalipun, BBM juga tetap habis karena kita tidak memproduksi. Instrospeksi diri sajalah. Sudah tua! Sebentar lagi sudah dipanggil Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan di dunia. Siapkanlah diri Anda.

Jika APBN masih defisit, caranya jadi surplus juga gampang kok. Hanguskan saja gaji PNS dan pensiunan dan gunakan anggarannya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pengabdian itu tidak dibayar. Anda tidak setuju? Ya tidak usah jadi PNS, apalagi pejabat pemerintah. Cari kerjaan lain saja. Rakyat membutuhkan pengabdian sempurna dari anak bangsa yang bisa bikin rakyat sejahtera, tidak perlu antri BBM, tidak antri bayar pajak dan tidak antri sedekah. Itulah negara kesejahteraan versi UUD 1945.

 


Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2021 :: ekotama. All Rights Reserved.