.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Friday, 14 May 2021
Mau beli buku
Tedjo Moelyono
Saya berminat membeli buku-buku nya tapi hubungi nomer telpon tertera tidak bisa, saya bisa dihubungi di 081 230 12658
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 8
Total Pengunjung: 1365709

Saturday, 13 May 2017
KORUPSI KELAS TERI

KORUPSI KELAS TERI

Pertanyaannya adalah "apakah perusahaan Anda saat ini bebas dari budaya korupsi?"
Saya yakin Anda harus berpikir dulu sebelum menjawab. Jikalaupun Anda menjawab ya, pasti jawaban tersebut tidak disertai keyakinan 100%.

Korupsi adalah perbuatan atau tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perbuatan ini sengaja dilakukan dengan kesadaran penuh. Modusnya dengan mengakali peraturan yang berlaku. Bisa dilakukan seorang diri atau dilakukan dengan bantuan orang lain yang memiliki kewenangan lebih besar. Tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Saking mengurat akarnya budaya korupsi di negara kita, sampai usaha kecil pun terkontaminasi budaya korup ini. Berikut contoh-contohnya:

 

  1. Anda meminta karyawan A untuk membelikan makan siang tim dengan uang pecahan Rp.100.000,-. Karyawan berangkat menggunakan sepedamotor kantor (bensin dan parkir ditanggung kantor). Ketika pulang, ia menyerahkan nota pembelian nasi ayam senilai Rp.96.700,- dan menyerahkan uang kembalian Rp.3.300,- kepada Anda. Dilain waktu, Anda meminta karyawan B melakukan hal yang sama dengan karyawan A tersebut. Ketika karyawan B pulang, ia tidak menyerahkan nota apapun dan uang kembalian, padahal nasi ayam yang dibelinya sama persis dengan yang dibeli karyawan A, membelinya juga ditempat yang sama, menggunakan sepedamotor yang sama. Anda penasaran dan berusaha bertanya, apakah uangnya kurang? Karyawan B dengan santainya menjawab bahwa uangnya cukup. Tapi meski sudah ditegur halus seperti itu, karyawan tersebut tetap tidak memberikan nota pembelian nasi ayam kepada Anda. Menurut Anda siapa karyawan yang jujur dan siapa karyawan yang korup?
  2. Untuk mendisiplinkan karyawan, perusahaan memiliki peraturan: jika karyawan tidak masuk kerja tanpa ijin, terkena denda 2x lipat gaji harian karyawan yang bersangkutan. Peraturan ini berlaku setelah disetujui semua karyawan secara aklamasi. Asal muasal terbentuknya peraturan ini adalah usulan karyawan yang merasa tidak adil karena ada karyawan yang rajin bekerja tetapi gajinya sama dengan karyawan yang suka mbolos kerja tanpa ijin. Supaya adil, mayoritas karyawan mengusulkan "barangsiapa mbolos kerja tanpa ijin, diberi sanksi denda yang besarnya 2x lipat gaji hariannya". Tujuannya, supaya karyawan tersebut jera dan menjadi rajin bekerja kembali seperti karyawan lainnya. Setelah berlakunya peraturan itu, ada seorang karyawan yang sebelumnya hobby mbolos, produktifitasnya rendah, perilakunya kurang baik, tiba-tiba menjadi sering sakit. Padahal sebelumnya jarang sakit. Dalam sebulan ia bisa sakit sampai 5 hari kerja. Karyawan ini menyerahkan surat keterangan dokter, supaya gajinya tidak dipotong. Ijin sakit dari dokter bervariasi, antara dua sampai tiga hari. Setiap bulan, ia menyerahkan 2 surat keterangan sakit, dari klinik yang sama, dengan bentuk yang sama persis, tandatangan dokter juga sama persis, hanya tanggalnya saja yang berbeda. Anda curiga melihat bentuk surat ijin sakit yang tidak lazim tersebut. Bahkan 3 karyawan Anda lainnya yang cukup senior dan Anda mintai pendapat juga mengatakan surat tersebut janggal. Akhirnya, Anda menghubungi klinik yang bersangkutan. Klinik yang bersangkutan kaget, karena surat ijin sakit tersebut tidak sama dengan register klinik. Mereka akhirnya menyatakan bahwa surat ijin tersebut palsu. Menurut keterangan klinik, bisa saja surat tersebut di-scan, diedit, kemudian dicetak menggunakan printer laser berwarna, sehingga menyerupai surat asli. Mereka bersikukuh tidak mengeluarkan surat ijin sakit tersebut dan menyatakan dengan tegas bahwa surat ijin sakit tersebut palsu. Sebagai pimpinan perusahaan, apakah Anda akan menerima begitu saja surat ijin sakit yang sudah dinyatakan palsu oleh klinik yang bersangkutan tersebut? Atau tetap memberikan denda kepada karyawan tersebut sesuai peraturan perusahaan disertai surat peringatan karena berusaha "menipu" perusahaan? Anda kemudian kembali ke kantor, menghitung kerugian kantor. Karyawan tersebut sehari bergaji Rp.100.000,-. Sesuai peraturan perusahaan, jika sebulan ia tidak masuk kerja tanpa ijin 5 hari, dendanya Rp.100.000,- x 5 = Rp.500.000,-. Jika itu dilakukan 3 bulan berturut-turut, maka kerugian perusahaan membengkak menjadi Rp.1.500.000,-. Jadi, seharusnya karyawan tersebut terkena denda Rp.500.000,-/bulan atau akumulasi Rp.1.500.000,- selama 3 bulan tersebut. Sebagai pimpinan yang bijaksana apakah Anda akan membiarkan perilaku busuk karyawan tersebut, dan akhirnya membudaya di perusahaan Anda, kemudian berangsur-angsur membangkrutkan perusahaan? Atau memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengamankan perusahaan Anda?
  3. Karyawan Anda melakukan perjalanan dinas dengan mobil dinas. Untuk menjamin kelancaran perjalanan tersebut, Anda sudah mengisi bensin full tank mobil dinas tersebut. Perhitungan Anda, dengan bensin full tank tersebut, mobil dapat menempuh jarak pergi pulang 455 km tanpa harus mengisi bensin kembali. Namun diakhir bulan, ketika memeriksa laporan keuangan, Anda menemukan nota pembelian bensin atas nama mobil tersebut senilai Rp.200.000,- dengan tanggal yang sama pada saat Anda mengisi full tank dan hanya selisih 4 jam. Kota tempat penerbitan nota bensin tersebut berjarak hanya 50 km dari kantor. Mungkinkah bensin full tank yang bisa menempuh jarak 455 km tersebut habis dalam jarak 50 km? Kencing dimana mobil tersebut? Setelah Anda usut, ternyata karyawan ini pada hari yang sama ia melakukan perjalanan dinas juga memberangkatkan keluarganya menggunakan mobil lain ke kota tujuan yang sama. Mereka akan bertamasya di kota tujuan bersama-sama dengan ayahnya yang kebetulan mendapatkan tugas luar kota. Celakanya, bensin yang dibeli untuk mobil yang ditumpangi keluarganya tersebut direimburse ke perusahaan. Sebagai pimpinan yang baik, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan meminta ganti Rp.200.000,- nota bensin asli tapi palsu tersebut? Ataukah Anda diam saja dan kelakuan karyawan tersebut makin merajalela kemudian ditiru oleh karyawan lainnya dan akhirnya menjadi kebiasaan yang merugikan?

Mungkin Anda menganggap bahwa itu hanya uang kecil bagi perusahaan yang membukukan laba milyaran:

  1. Pada kasus pertama, kerugiannya hanya Rp.3.300,- per sekali transaksi nasi ayam tersebut;
  2. Pada kasus kedua, kerugian perusahaan hanya Rp.500.000,- per bulan dari surat sakit palsu tersebut;
  3. Pada kasus ketiga, kerugiannya hanya Rp.200.000,- dari nota bensin asli tapi palsu tersebut.
Kecil sekali bukan? Dibandingkan dengan laba perusahaan yang mencapai milyaran? Masalahnya, perusahaan Anda mau hidup seberapa lama? Semakin lama perusahaan Anda hidup, semakin besar kerugian Anda jika perilaku korup ini dipiara. Contoh:
  1. Jika tiap hari membeli nasi ayam, sebulan kerugiannya mencapai Rp.99.000,-. Setahun mencapai Rp.1.188.000,-. Jika perusahaan Anda hidup 10 tahun, kerugian Anda mencapai Rp.11.880.000,-, hanya dari transaksi membeli nasi ayam saja...! Bagaimana jika hal itu terjadi di semua jenis transaksi lainnya?
  2. Jika tiap bulan karyawan pemalas tersebut mbolos 5 hari kerja dengan surat sakit palsu, kerugian Anda Rp.500.000,-. Setahun, kerugian Anda menjadi Rp.6.000.000,-. Dalam 10 tahun usia perusahaan, kerugiannya mencapai Rp.60.000.000,-....! Itu hanya dari 1 karyawan saja. Bagaimana jika surat sakit palsu itu membudaya dan dilakukan oleh 100 karyawan Anda? Kerugian yang tercetak mencapai Rp.600.000.000,- setahun...! Lebih dari setengah milyar Bung...!
  3. Jika sekali perjalanan dinas rugi Rp.200.000,- menggunakan nota bensin asli tapi palsu, dan dalam sebulan terjadi 5 kali perjalanan dinas saja, kerugiannya sudah mencapai Rp.1.000.000,-. Setahun, kerugian yang tercetak mencapai Rp.12.000.000,-. Dalam 10 tahun usia perusahaan Anda, bensin abal-abal yang Anda beli senilai Rp.120.000.000,-...! Itu jika hanya dilakukan oleh 1 karyawan. Bagaimana jika dilakukan oleh 10 orang karyawan Anda? Maka dalam 10 tahun, perusahaan Anda dirugikan Rp.1.200.000.000,- (Rp.1,2 Milyar)....!

Jadi, masihkah Anda menganggap perilaku korup kelas teri itu sebagai sebuah kewajaran? Bukan sebagai sebuah ancaman bagi perusahaan? Banyak perusahaan skala kecil dan menengah tidak bisa berkembang karena budaya korup kelas teri ini. Lebih banyak lagi perusahaan kecil yang bangkrut di usia muda karena digerogoti dari dalam.

Sebagai pimpinan perusahaan, jika kita membiarkan perilaku korup tersebut, kita dapat dituduh turut serta melakukan korupsi. Mengapa demikian? Sebab kita memiliki kewenangan untuk mencegah perilaku korup tersebut terjadi, bahkan memberi sanksi jika sudah terlanjur terjadi. Tetapi mengapa justru membiarkan perilaku tersebut dan tidak menggunakan kewenangan sebagai pimpinan untuk membasmi? Efeknya memang manis, seluruh karyawan sayang sama kita karena kita dianggap mengayomi mereka (termasuk mengayomi perilaku menyimpang yang merugikan perusahaan tersebut). Tapi pahit dikemudian hari, karena kita harus mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan dibelakang. Anda mau meminta pertanggungjawaban siapa lagi jika karyawan korup tersebut buru-buru resign ketika kasusnya baru mulai terbongkar dan meninggalkan Anda sendirian mempertanggungjawabkan perbuatannya? Anda tidak makan nangkanya, tetapi kena getahnya dong?

Namun jika kita menggunakan kewenangan untuk membasmi perilaku korup tersebut, kita akan "dimusuhi" oleh karyawan yang merasa kenyamanannya melakukan korupsi terusik. Karyawan yang pandai berpolitik akan meniupkan gossip tidak sedap berkaitan dengan pribadi kita, kemudian menghasut teman-temannya untuk secara bersama-sama memusuhi pimpinannya. Disini terjadi adu kekuatan. Jika tekanan massa terlalu besar dan kita lemah, maka kita kalah. Kita bisa terjungkal dari posisi pimpinan. Namun jika kita kuat, karyawan korup tersebut akan melarikan diri secara tergesa-gesa untuk menghindari tanggungjawab. Sebelum mereka melarikan diri, Anda bisa memprosesnya untuk mempertanggungjawabkan penyimpangannya. Disini butuh kecepatan bertindak Anda, bahkan sekalipun audit belum selesai dilakukan dan bukti-bukti masih terbatas. Jika terlanjur melarikan diri, Anda bisa menggunakan power untuk memburunya sampai keujung dunia. Tentu saja cara ini sangat melelahkan dan menghabiskan banyak energy. Tetapi daripada Anda yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya? Kecuali jika pemilik perusahaan secara sukarela menghanguskan kasus tersebut (menghapusbukukan). Tapi proses menghapusbukukan juga tidak semudah itu. Efek dari ketegasan kita seperti ini adalah pahit didepan (dimusuhi karyawan), tetapi manis dibelakang. Jika kita tegas seperti ini, tidak ada karyawan yang berani melakukan penyimpangan untuk menguntungkan dirinya sendiri, perusahaan aman, bisa produktif dan memiliki daya saing tinggi. Sangat meringankan pekerjaan kita sebagai pimpinan.

Penggunaan dokumen palsu atau dokumen yang asli tapi palsu memang sulit terdeteksi. Auditor harus menggunakan "rasa" sekaligus "logika" untuk dapat membongkar kecurangan tersebut. Jika auditor gagal mengenali kecurangan ini, maka Anda sebagai pimpinan atau pemilik perusahaan harus mampu mengenalinya untuk mencegah perusahaan Anda merugi dan bangkrut dikemudian hari. Gunakan intuisi atau feeling, kumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk selalu melakukan kroscek dengan pihak-pihak terkait. Mudah dilakukan, tetapi membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit.

 

 


Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2021 :: ekotama. All Rights Reserved.