.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Thursday, 02 May 2019
Permohonan Sharing Knowledge
Muhammad Alfis Budi Sanjaya
Selamat Sore Apakah memungkinkan, kami mengundang Bapak untuk melakukan Sharing Knowledge di Perusahaan? Terima kasih Best Regards Muhammad Alfis
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 5
Total Pengunjung: 1280901

Saturday, 02 Jan 2010

ABORTUS PROVOCATUS


"Apakah Aborsi Diperbolehkan?"

Inilah pertanyaan yang mengundang perdebatan dimana-mana. Bahkan sampai dengan saat ini. Kita masih sering menyaksikan realita banyaknya aborsi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia melalui tayangan berita di televisi maupun media massa cetak. Namun disisi lain, terdapat ketentuan hukum maupun norma masyarakat yang tidak memperbolehkan dilakukannya aborsi dengan berbagai alasannya. Buku ini menjawab pertanyaan yang sangat kompleks dan sarat dengan berbagai pertimbangan tersebut.

 

"Mengapa Aborsi Diperbolehkan?"

Inilah pertanyaan lanjutan yang tidak kalah sulit jawabannya. Tidak semua aborsi diperbolehkan secara legal maupun dari pandangan norma masyarakat. Dibutuhkan syarat-syarat khusus untuk menentukan apakah aborsi itu dilegalkan ataukah diharamkan. Konsekuensinya, pelaku aborsi ilegal akan mendekam dipenjara jika terbukti bersalah, sedangkan pelaku aborsi legal tidak akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Buku ini menjawab sebab dan akibat sebuah aborsi diperbolehkan dari sudut pandang hukum pidana, kriminologi dan viktimologi.

 

"Bagaimana Jika Anda Diperkosa Dan Hamil Akibat Perkosaan Tersebut?"

Pertanyaan ini tentu sangat tidak diharapkan oleh semua wanita di Indonesia, bahkan di dunia! Hamil akibat gaya berpacaran yang kebablasan saja tidak diinginkan, apalagi hamil akibat perkosaan. Jika Anda seorang wanita atau orang tua yang memiliki anak perempuan atau seorang suami yang memiliki istri atau seorang laki-laki yang memiliki pacar seorang wanita, cobalah bertanya kepada diri sendiri apakah sikap yang akan Anda ambil mengatasi hal ini? Korban perkosaan yang hamil di Indonesia tidak pernah mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya sebagai korban. Mereka justru mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat karena telah direnggut kehormatannya oleh orang yang tidak berhak, bahkan harus menanggung penderitaan seumur hidup dengan mengalami kehamilan dan merawat anak yang akan dilahirkannya nanti. Siapa yang peduli terhadap hal ini jika hukum kita tidak berpihak pada mereka? Buku ini memberikan jawaban atas pertanyaan yang jawabannya sangat rumit tersebut. Buku ini merupakan buku satu-satunya di Indonesia yang dapat dijadikan acuan untuk melindungi hak para korban perkosaan yang hamil akibat perkosaan tersebut dikala para legislator di Negara kita sibuk korupsi dan tidak membela kepentingan warga negaranya.

 

"Apakah Embrio / Janin Memiliki Hak Asasi Manusia?"

Pertanyaan ini cukup rumit jawabannya. Jika hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang paling hakiki yang berasal dari Allah Yang Maha Esa sebagai wujud kasih-Nya kepada manusia, yang melekat pada manusia sejak ia lahir didunia, bagaimana dengan hak embrio / janin yang belum lahir di dunia? Janin memiliki hak untuk hidup, namun baru dapat dikatakan sebagai penyandang hak dan kewajiban jika ia lahir hidup di dunia. Buku ini memberikan wawasan lebih berkaitan dengan dimana melekatnya sebuah hak asasi manusia itu, apakah sejak ia masih berwujud embrio ataukah sejak ia lahir di dunia. Hal ini sangat penting artinya bagi penegakan hukum di Indonesia dimana sebagian kita masih mengadopsi hukum warisan jaman Belanda yang seringkali tidak mampu mengakomodir kepentingan warga Negara saat ini.


"...Aku dilahirkan oleh seorang wanita dengan taruhan nyawanya. Kusadari, tak mungkin kubalas jasa-jasanya. Sebab itu, kutaruh hormat dan baktiku kepada kaumnya..."

(Ekotama, Februari 2000)

 

"Mengapa buku ini harus diterbitkan?"

  • Buku ini adalah salah satu sumbangan pemikiran seorang sarjana hukum untuk perkembangan hukum positif di Indonesia, sekaligus sebagai perwujudan ungkapan rasa keprihatinan tentang tiadanya perlindungan hukum bagi wanita korban perkosaan yang hamil.
  • Buku ini juga merupakan satu dari sedikit hasil penelitian skripsi yang dibukukan. Padahal membukukan hasil penelitian membuat manfaat skripsi atau thesis itu dapat dirasakan oleh masyarakat luas (bukan sekedar menjadi sampah perpustakaan yang hanya akan dijiplak oleh para yunior).


Catatan penulis :

Jika tiap seorang sarjana hukum di Indonesia diwajibkan untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan hukum positif di Indonesia, niscaya kita akan menjadi bangsa yang merdeka dari penjajahan legal bangsa lain. Sebagai catatan, saat ini kita masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata warisan Belanda. Itulah sebabnya, di Indonesia tidak ada pengadilan, karena pengadilan yang sebenarnya baru dapat diperoleh jika bangsa yang merdeka itu sendiri yang membuat ketentuan hukum untuk mengatur negaranya. Lantas kemanakah para sarjana hukum yang jumlahnya jutaan itu? Sungguh disayangkan jika potensi sebesar ini hanya dipergunakan untuk melegalkan korupsi yang menghisap darah rakyat. Apakah warisan yang akan kita berikan untuk anak cucu kita?


"Siapa yang menerbitkan buku ini?"

Pada masa itu, tahun 2000, Indonesia baru memasuki tahap awal reformasi. Dunia penerbitan buku belum tumbuh berkembang seperti saat ini. Mengingat naskah ini dapat menjadi kontroversi, maka penulis memilih untuk diterbitkan oleh penerbit yang dimiliki universitas dengan harapan sumbangan pemikiran ini tetap dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia pada umumnya.

Penerbit            : Pusat Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Alamat Penerbit : Kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 43 - 44, Yogyakarta.
Tahun Terbit      : 2000 (cetakan pertama)
Data Buku         : tebal 214 hal + xii, 24 cm

Buku ini bisa didapatkan melalui penerbit tersebut.


"Siapa penulis buku ini?"

Buku ini merupakan karya skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang ditulis oleh Suryono Ekotama dengan pembimbing utama St. Harum Pudhiarto RS dan pembimbing pembantu G. Widiartana. Setelah lulus, Suryono Ekotama berniat menerbitkan skripsi ini menjadi buku supaya bermanfaat untuk masyarakat luas, dan ide ini didukung oleh St. Harum Pudjiarto RS & G. Widiartana, keduanya adalah pakar hukum pidana, viktimologi dan kriminologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ketiganya akhirnya bersama-sama menyempurnakan skripsi tersebut dan jadilah buku ini. Bahkan Suryono Ekotama juga mendesain sendiri sampul buku ini dalam bentuk coretan-coretan pensil yang akhirnya disempurnakan oleh seorang disainer grafis seperti terlihat dalam wujud sekarang.


"Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap buku ini?"

Berdasarkan penelusuran penulis melalui dunia maya, buku ini telah dikoleksi oleh berbagai lembaga penelitian, universitas maupun LSM baik didalam negeri maupun diluar negeri. Referensi yang terkandung dalam buku ini menjadikan buku ini sebagai acuan penting bagi aktifitas mereka, meskipun mungkin masyarakat Indonesia secara umum tidak peduli terhadap kehadiran buku yang memberikan sumbangan pemikiran baru bagi perkembangan dunia hukum Indonesia ini.


Saran penulis :

Buku ini sangat bermanfaat bagi perempuan, khususnya yang hidup dan menetap di Indonesia. Buku ini memberikan gambaran mengenai fungsi reproduksi perempuan, hak-hak asasi perempuan berkaitan dengan fungsi reproduksinya serta perlindungan hukumnya. Tidak ada salahnya jika Anda adalah seorang perempuan, orang tua yang memiliki anak perempuan, suami yang memiliki istri atau laki-laki yang memiliki pacar seorang perempuan, Anda mengkoleksi buku ini untuk menambah pemahaman Anda tentang dunia perempuan, hak-haknya serta perlindungan hukumnya di Indonesia. Pemahaman Anda tentu akan sangat bermakna bagi kualitas hidup perempuan itu sendiri.


" ....aku menghormati wanita sebagaimana ayah ibuku mengajarkan kepadaku dikala aku kecil dahulu,
bahwa :
Sorga ada di telapak kaki Ibu...."

(Ekotama, Agustus 2009)

 

 


Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2021 :: ekotama. All Rights Reserved.