MEMILIH & DIPILIH

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

HAK

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

KEPRIBADIAN KONTESTAN PEMILU

Pemilu akan dilaksanakan sebulan lagi. Apakah Anda sudah memiliki pilihan? Siapa yang Anda pilih? Apa pertimbangannya? Apakah hanya semata karena kesamaan golongan dan kesamaan kepentingan? Ataukah ada pertimbangan lain yang lebih beradab?

Sebenarnya ada satu hal yang seharusnya menjadi pertimbangan utama kita untuk memilih kontestan pemilu, yakni kepribadiannya. Kepribadian sangat penting artinya karena menjadi dasar berpikir dan bertindak bagi seseorang. Jika kita memberikan kekuasaan kepada orang yang berkepribadian buruk, maka nasib bangsa ini bisa buruk. Sebaliknya, jika kita memberikan kekuasaan kepada orang yang berkepribadian baik, nasib bangsa ini bisa lebih baik.
Darimana kita menilai kepribadian kontestan pemilu? Caranya sangat mudah, yakni dengan melihat apa yang mereka lakukan selama menjadi kontestan pemilu. Kepribadian mereka tercermin dari pikiran dan tindakannya. Pikiran negatif dan tindakan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat cerminan dari kepribadian yang buruk. Pikiran positif dan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat mencerminkan kepribadian yang baik.

Dalam menentukan baik buruknya kepribadian kontestan pemilu, indikator umum yang kita gunakan sebagai pedoman adalah:
1. Tidak melanggar peraturan (hukum positif Indonesia)
2. Tidak mengganggu kepentingan umum
3. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
4. Sopan dan beretika