.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Thursday, 02 May 2019
Permohonan Sharing Knowledge
Muhammad Alfis Budi Sanjaya
Selamat Sore Apakah memungkinkan, kami mengundang Bapak untuk melakukan Sharing Knowledge di Perusahaan? Terima kasih Best Regards Muhammad Alfis
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 3
Total Pengunjung: 1065531

Wednesday, 12 Sep 2018
Fabian
Franchise

1. Survey lapangan sudah dibahas di buku anda percaya sama 

franchisor saja karena kalau dia gak becus merk dagang dia pasti 
tercoreng, jadi menurut anda bagaimana (ciri-ciri) survey yang tidak 
bohong ? Karena ada 1 gerai Coffee Toffee daerah Grogol buka pada 
Maret 2017 tutup pada Juli 2018 jadi apakah itu petanda franchisor 
abal-abal ?
2. Gambaran income didapat dari hasil survey lapangan dia ya kan ? 
Contoh 70-100 juta / bulan di mall A atau lokasi B misalkan, nah 
apakah kita perlu langsung percaya sama si franchisor ?
Terima Kasih.


Jawaban:
Thursday, 13 Sep 2018

Terimakasih atas atensinya Bapak Fabian. Berikut ini jawaban atas pertanyaan Anda:

1. Ciri-ciri survey yang tidak bohong adalah survey yang dilakukan langsung di lapangan. Franchisor bisa mempergunakan bermacam metode untuk mengetahui kebutuhan konsumen di wilayah itu terhadap produknya. Mereka sudah memiliki Analis Bisnis yang bertugas khusus untuk melakukan hal itu. Jika kebutuhan konsumen minim, tentu tidak dapat menghasilkan omzet yang cukup untuk menutup biaya operasional perusahaan. Dalam hal terjadi demikian, franchisor akan menolak wilayah tersebut dan menyarankan franchisee memilih wilayah lainnya. Hasil survey tersebut tercakup dalam dokumen yang disebut studi kelayakan usaha. Dokumen tersebut diterbitkan oleh franchisor dan ditandatangani franchisor. Jika franchisor sampai bohong (tidak melakukan survey secara langsung ke masyarakat) dan hanya membuat perhitungan fiktif di dokumen tersebut, tentu menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Analisa bisnisnya dipertanyakan dan nama baiknya sebagai franchisor bisa tercoreng karena ketidakprofesionalannya.

Saya kurang tahu apakah merek yang Bapak sebutkan itu sudah memenuhi syarat-syarat franchise atau masih berwujud kemitraan. Jika sudah memenuhi syarat-syarat franchise sesuai undang-undang, tentu bekerja sesuai dengan pedoman peraturan perundangan yang mengatur franchise. Jika masih berwujud kemitraan, mereka bekerja berdasarkan atas kesepakatan perdata belaka. Mohon ditelaah kembali. Sebab banyak pelaku usaha kemitraan yang belum memenuhi persyaratan franchise tetapi di prospectus bisnisnya menyatakan diri sebagai franchisor, semata-mata hanya demi mendulang kepercayaan investor (franchisee). Inilah yang saya maksud sebagai franchisor abal-abal.

Soal gerai franchise bisa tutup dalam hitungan bulan atau beberapa tahun saja, banyak sekali penyebabnya. Tidak semata karena hasil survey yang kurang akurat atau survey bohong. Misalnya: gerai franchise sistem sewa. Perjanjian franchise berlaku 5 tahun dan kelipatannya, tetapi franchisee hanya menyewa lokasi 3 tahun pertama dengan alasan 2 tahun sisanya akan diperpanjang dengan menggunakan hasil gerai selama 3 tahun dimaksud. Seharusnya jika kontrak franchise 5 tahun, sewa lokasi usahanya juga 5 tahun. Namun franchisor kadang memaklumi karena alasannya masuk akal. Namun ketika tiba saatnya perpanjangan sewa lokasi, franchisee tidak mau memperpanjang lagi, dengan berbagai alasannya (misalnya bosan dengan usaha tersebut dan ingin berganti usaha, apalagi keuntungan yang didapatkan sudah mampu mengembalikan modalnya). Otomatis franchisor tidak bisa memaksakan kehendak. Satu-satunya jalan adalah menutup gerai tersebut. Banyak franchisee yang kebanyakan tingkah seperti ini karena mereka merasa berkuasa atas uangnya. Kecuali franchisor berkehendak untuk meneruskan operasional gerai tersebut sendiri. Tetapi inipun tidak mudah, karena ia harus mengeluarkan biaya investasi sewa lokasi dan ada batasan tentang jumlah gerai yang dimiliki franchisor. Jika ia tidak memiliki anggaran untuk sewa lokasi dan sudah menguasai maksimal jumlah gerai, tentu tidak bisa menambah gerai lagi. Tutup adalah cara paling hemat.

Selain itu, perubahan perilaku konsumen juga dapat membuat sebuah gerai tutup. Perilaku konsumen ini seringkali tidak tergambar pada studi kelayakan usaha, karena tidak ada satupun analis bisnis yang berprofesi sebagai peramal dan dapat menebak perilaku konsumen dimasa mendatang. Contoh: jual beli online menyebabkan banyak toko offline tutup. Jika terus buka, biaya operasional lebih tinggi daripada omzet, sehingga bisa merugi. Alternatif paling mudah adalah tutup dan beralih ke bisnis online yang lebih murah biaya operasionalnya.

Selain itu, masih ada lagi penyebab gerai franchise tutup mendadak. Yakni terbitnya peraturan baru yang tidak memungkinkan gerai tersebut melanjutkan operasinya. Ini paling menyebalkan. Biasanya peraturan ini terbit setelah gerai franchise berdiri dan beroperasi normal, bahkan sangat menguntungkan. Tetapi ada pihak yang merasa dirugikan, kemudian dipolitisasi dan muncullah peraturan yang melarang operasional gerai franchise tersebut. Contoh: banyak sekali minimarket yang tutup tiba-tiba karena munculnya perda (peraturan daerah) yang melarang berdirinya minimarket dalam radius 1 km dari pasar tradisional. Padahal pada saat minimarket didirikan tidak ada masalah. Masyarakat juga mendukung karena memudahkan mereka berbelanja. Efek munculnya peraturan ini adalah semua minimarket yang ada dalam radius 1 km dari pasar tradisional tutup mendadak, meskipun studi kelayakan dan operasionalnya sangat menguntungkan.

Jadi banyak sekali factor yang menyebabkan sebuah gerai franchise bisa tutup mendadak, tidak semata karena survey yang tidak akurat atau survey bohong.

2. Unsur utama yang harus terpenuhi dalam sebuah kerjasama bisnis adalah trust (kepercayaan). Jika Anda tidak percaya dengan franchisor, sebaiknya urungkan niat untuk bekerjasama dengan franchisor tersebut, karena hasilnya pasti berantakan dikemudian hari. Ini prinsip dasarnya. Bagaimana jika kita tidak percaya dengan semua pengusaha? Lebih baik tidak berbisnis, karena ketika kita mendirikan bisnis sendiri sekalipun, kita tetap butuh kerjasama dengan pengusaha lain untuk menjalankan operasional bisnis kita. Jadi, kita tidak bisa berdiri sendiri. Cara paling hemat waktu, tenaga dan biaya adalah hanya bekerjasama dengan orang yang kita percayai. Biarkan mereka menjalankan fungsinya dan kita bisa fokus pada apa yang kita kerjakan.

Semoga membantu.

 





Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Friday, 15 Mar 2019

KEPRIBADIAN KONTESTAN PEMILU

Pemilu akan dilaksanakan sebulan lagi. Apakah Anda sudah memiliki pilihan? Siapa yang Anda pilih? Apa pertimbangannya? Apakah hanya semata karena kesamaan golongan dan kesamaan kepentingan? Ataukah ada pertimbangan lain yang lebih beradab?

Sebenarnya ada satu hal yang seharusnya menjadi pertimbangan utama kita untuk memilih kontestan pemilu, yakni kepribadiannya. Kepribadian sangat penting artinya karena menjadi dasar berpikir dan bertindak bagi seseorang. Jika kita memberikan kekuasaan kepada orang yang berkepribadian buruk, maka nasib bangsa ini bisa buruk. Sebaliknya, jika kita memberikan kekuasaan kepada orang yang berkepribadian baik, nasib bangsa ini bisa lebih baik.
Darimana kita menilai kepribadian kontestan pemilu? Caranya sangat mudah, yakni dengan melihat apa yang mereka lakukan selama menjadi kontestan pemilu. Kepribadian mereka tercermin dari pikiran dan tindakannya. Pikiran negatif dan tindakan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat cerminan dari kepribadian yang buruk. Pikiran positif dan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat mencerminkan kepribadian yang baik.

Dalam menentukan baik buruknya kepribadian kontestan pemilu, indikator umum yang kita gunakan sebagai pedoman adalah:
1. Tidak melanggar peraturan (hukum positif Indonesia)
2. Tidak mengganggu kepentingan umum
3. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
4. Sopan dan beretika

Copyright 2009 - 2019 :: ekotama. All Rights Reserved.