.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Tuesday, 19 Mar 2019
Perjanjian Waralaba
mutia
Halo Bapak Ekotama, Saya Mutia, saat ini saya sedang menyusun kontrak perjanjian waralaba untuk lomba contract drafting. Saya telah membaca buku bapak yang berjudul rahasia kontrak franchise, buku tersebut sangat bermanfaat untuk membimbing saya dal
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 9
Total Pengunjung: 1318701

Saturday, 22 Sep 2018
Fabian
SELINGKUH

Saya mendengar kisah temen SMA punya cc kandung dia selingkuh

kepemilikan jadi pertama kali membuka waralaba banana katsu tapi 
menggunakan nama temannya lalu membuka waralaba geprek bensu
menggunakan nama dia pribadi dan kedua gerainya memberi 
penghasilan pasif 8 digit / bulan.
Apakah kita juga bisa melakukannya dengan memanipulasi
nama kepemilikan gerai ? Dalam UUD ada peraturan dilarang 
selingkuh merk waralaba kan (?)


Jawaban:
Thursday, 27 Sep 2018

Bisnis ada dua kategori, yakni bisnis kotor dan bisnis jujur. Bisnis kotor salah satu ciri-cirinya adalah manipulasi atau menipu. Yang ditipu mulai dari mitra kerjanya sampai dengan konsumennya. Semuanya demi uang. Bisnis kategori ini biasanya mudah tumbuh dan berkembang, namun juga dapat layu dalam sekejap saja. Tiada seorangpun yang rela ditipu.

Sedangkan bisnis jujur adalah bisnis apa adanya, tanpa memanipulasi atau menipu. Oleh karena kejujurannya, bisnis seperti ini sukar tumbuh dan berkembang, tetapi biasanya bertahan lama dan memiliki pelanggan loyal. Mereka bisa menjadi besar karena dukungan mitra kerja, konsumen, bahkan masyarakat sekitar, yang melihat konsistensinya.

Saya menyarankan, berbisnislah dengan kehormatan. Jujurlah pada diri sendiri, mitra kerja dan konsumen. Anda akan mendapatkan respek dari mereka. Dari respek itulah tumbuh kepercayaan, sebuah unsur terpenting dari sebuah bisnis. Bisnis dengan kepercayaan yang kuat akan bertahan lama dan menghidupi pemiliknya beserta orang-orang yang terlibat didalamnya dalam jangka waktu lama.
Didalam UU tidak ada istilah "selingkuh". Nama bisnis (merek) terdaftar sebagai hak milik. Menggunakan merek orang lain tanpa ijin adalah pelanggaran undang-undang. Ada sanksinya.

Jika kita bekerjasama dengan franchisor untuk membuka gerai waralaba dan kemudian membuka gerai waralaba sendiri dengan core business yang sama, ketentuannya terdapat dalam perjanjian franchise (bukan di UU). Biasanya dalam perjanjian franchise itu ada klausula yang menyatakan bahwa franchisee dilarang membuat atau membuka bisnis yang sama atau mirip dengan gerai waralaba yang dikerjasamakan. Perjanjian franchise berlaku sebagai UU bagi para pihak yang membuatnya. Disini terkandung asas itikad baik para pihak yang membuat perjanjian. Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan yang diperjanjikan itu, maka asas itikad baik ini tidak terwujud. Ada pihak yang curang dan mengambil keuntungan pribadi secara sepihak. Kerjasama bisnis tidak akan berjalan sempurna jika salah satu pihak mau menang sendiri. Pihak yang dirugikan bisa memutus perjanjian secara sepihak dan menuntut ganti rugi kepada pihak yang merugikan. Nah, sampai disini, Anda bisa cermati kembali perjanjian franchise-nya. Jika ternyata di perjanjian franchise-nya tidak ada klausula ini, berarti franchisornya juga abal-abal, tidak mampu melindungi bisnisnya sendiri, sehingga mudah ditiru orang lain (termasuk mitra kerjanya yang sudah terikat perjanjian).

Jika kita bekerjasama dengan franchisor tetapi menggunakan nama teman, supaya bisa mencuri ilmu dan membuka gerai sendiri, itu namanya trik bisnis. Orang ini cerdas. Yang tidak cermat adalah franchisor-nya. Seharusnya franchisor itu melakukan survey sebelum melakukan kerjasama, termasuk survey calon franchisee. Franchisor bisa meneliti latar belakang franchisee. Jika ditemukan adanya indikasi "akal-akalan", franchisor bisa menolak usulan kerjasama dari calon franchisee. Jika franchisor sudah melakukan survey tetapi tidak dapat melihat indikasi "akal-akalan" ini, padahal indikasi itu ada, berarti franchisornya lemah di sisi analisis bisnisnya. Kerugian di pihak franchisornya akibat kelemahan manajemennya.

Semoga membantu.





Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2021 :: ekotama. All Rights Reserved.