.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Thursday, 02 May 2019
Permohonan Sharing Knowledge
Muhammad Alfis Budi Sanjaya
Selamat Sore Apakah memungkinkan, kami mengundang Bapak untuk melakukan Sharing Knowledge di Perusahaan? Terima kasih Best Regards Muhammad Alfis
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 4
Total Pengunjung: 1052766

Monday, 25 Feb 2019
Bryan
Tolong bantu menghitung franchise fee dan royalty fee

Saya punya usaha warung makan dankemarin ada yang menawarkan untuk usaha saya difranchisekan di lokasi lain. Saya masih bingung cara menghitung royalty fee dan franchise feenya. dan apa saja yang harus disiapkan oleh franchisor. terima kasih.



Jawaban:
Friday, 15 Mar 2019

Terimakasih atas atensinya Bapak Bryan. Mohon maaf baru bisa membalas konsultasi Bapak. Berikut jawaban atas pertanyaan Bapak:

1. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Bapak ini sudah saya ulas lengkap dalam sebuah buku yang berjudul JURUS JITU MEMILIH BISNIS FRANCHISE terbitan Citra Media. Jika memungkinkan, Bapak bisa mencari dan membeli buku tersebut secara online, supaya lebih memahami perhitungannya. Singkatnya akan saya jelaskan berikut ini:

2. ROYALTY FEE
Royalty muncul karena franchisee menggunakan merek milik franchisor. Franchisor hanya boleh memungut royalty jika mereknya minimal sudah didaftarkan di Ditjen HKI Kemenkumham. Jika merek yang Bapak miliki belum terdaftar, otomatis Bapak tidak dapat memungut royalty fee. Besaran royalty fee biasanya antara 5 - 10% dari omzet. Jadi, royalty fee ini dipungut bulanan, sesuai dengan omzet yang tercetak pada bulan berjalan.

3. FRANCHISE FEE
Franchise fee adalah biaya manajemen franchise tersebut. Pada sebuah bisnis franchise, franchisor berkedudukan sebagai pengelola usaha dan franchisee berkedudukan sebagai investor. Untuk mengelola sebuah usaha, diperlukan biaya manajemen. Franchisor berkewajiban memberikan supporting management (bantuan manajerial) kepada franchisee selama berlakunya perjanjian franchise. Misalnya, omzet penjualan menurun, maka franchisor harus turun tangan membantu membenahi manajemen pemasaran outlet tersebut. Biaya supporting management ini ditanggung franchisee, yang disebut franchise fee dan dibayar dimuka untuk satu periode perjanjian franchise. Franchisor menetapkan sendiri franchise fee ini sesuai dengan perhitungan manajemen resikonya masing-masing. Besar kecilnya franchise fee biasanya tergantung besar kecilnya resiko bisnis tersebut. Misalnya, dalam setahun diperkirakan setiap outlet membutuhkan supporting management Rp.10.000.000,-, maka selama 5 tahun periode kontrak franchise nilai franchise fee-nya menjadi Rp.50.000.000,- dan dibayarkan dimuka pada saat perjanjian franchise ditandatangani. Dengan cara ini, franchisor dapat menjamin franchisee bahwa bisnisnya aman. Jika ada masalah, franchisor langsung turun tangan membantu dan franchisee tidak perlu pontang panting membenahi sendiri bisnis yang belum tentu dikuasainya tersebut.

4. Yang perlu disiapkan Franchisor
Banyak sekali. Sebelum Bapak memfranchisekan usaha, Bapak harus mengelola bisnis tersebut minimal 3 tahun berturut-turut dan mengelola minimal 3 outlet di 3 kota yang berbeda. Bapak juga harus membuat laporan keuangan yang audited. Dari laporan keuangan inilah nanti diketahui apakah bisnis Bapak bertumbuh atau tidak. Jika tidak, tentu tidak layak difranchisekan. Jika bertumbuh, Bapak harus membuat prospectus bisnis untuk dipresentasikan kepada calon franchisee. Prospektus bisnis berisi prospek bisnis tersebut untuk minimal 5 tahun kedepan (satu periode kontrak franchise). Selama 5 tahun tersebut Bapak harus dapat menunjukkan potensi bisnis dan potensi laba yang dapat diraup oleh franchisee.
Bapak juga harus mendaftarkan merek di Ditjen HKI Kemenkumham. Proses pendaftaran merek sampai terbitnya sertifikat merek ini sangat lama, mencapai 3 tahun. Tanpa merek terdaftar, Bapak tidak dapat memungut royalty fee. Pastikan merek terdaftar terlebih dahulu, jangan sampai asal menggunakan nama usaha dan akhirnya digugat pihak lain yang sudah memiliki nama usaha itu terlebih dahulu. Jika terjadi demikian, kerugian di pihak Bapak bisa sangat besar nilainya.
Bapak juga harus mempersiapkan segala perijinan yang diperlukan. Jenisnya apa saja, Bapak dapat berkonsultasi langsung ke instansi yang mengurusi perijinan usaha. Jika Bapak ada rencana membuka outlet diluar daerah, waspadai Perda di daerah tujuan. Di Indonesia ini banyak Perda yang terkadang tidak masuk akal bagi dunia usaha. Hindari resiko financial akibat tidak mempelajari Perda-perda ini terlebih dahulu.
Setelah seluruhnya siap, Bapak harus mempersiapkan tim manajemen di kantor pusat Bapak. Tim inilah yang akan diterjunkan untuk membuka outlet baru, sekaligus mengurus usaha dan menangani resiko jika terjadi masalah manajemen. Banyak franchisor gagal karena mereka tidak mampu membangun tim manajemen yang solid. Tim manajemen ini sangat memboroskan biaya soalnya, gajinya besar-besar sesuai dengan kapabilitasnya, sehingga banyak franchisor ogah membuatnya. Padahal sangat penting artinya untuk menjaga kelangsungan usaha, bukan hanya semata membuka outlet saja. Membuka outlet gampang, menjaga kelangsungan usahanya yang sulit. Di dalam tim manajemen ini harus ada ahli produksi, ahli pemasaran, ahli keuangan, ahli sumberdaya manusia, ahli operasional, dll.
Setelah semuanya siap, barulah Bapak dapat menyusun dan menandatangani perjanjian franchise dengan calon franchisee. Isi perjanjian franchise adalah hak dan kewajiban franchisor-franchisee. Harus seimbang. Jika tidak seimbang, hanya menguntungkan salah satu pihak, bisa dipastikan bisnis franchisenya tidak akan bertahan lama. Jadi jangan buru-buru menandatangani perjanjian franchise sebelum siap secara manajerial. Kredibilitas Bapak sebagai pebisnis dipertaruhkan. Lebih baik bersabar dan mempersiapkan segalanya terlebih dahulu, sehingga dapat meminimalisir resiko dikemudian hari.

Semoga membantu. Sukses selalu...!

 





Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Friday, 15 Mar 2019

KEPRIBADIAN KONTESTAN PEMILU

Pemilu akan dilaksanakan sebulan lagi. Apakah Anda sudah memiliki pilihan? Siapa yang Anda pilih? Apa pertimbangannya? Apakah hanya semata karena kesamaan golongan dan kesamaan kepentingan? Ataukah ada pertimbangan lain yang lebih beradab?

Sebenarnya ada satu hal yang seharusnya menjadi pertimbangan utama kita untuk memilih kontestan pemilu, yakni kepribadiannya. Kepribadian sangat penting artinya karena menjadi dasar berpikir dan bertindak bagi seseorang. Jika kita memberikan kekuasaan kepada orang yang berkepribadian buruk, maka nasib bangsa ini bisa buruk. Sebaliknya, jika kita memberikan kekuasaan kepada orang yang berkepribadian baik, nasib bangsa ini bisa lebih baik.
Darimana kita menilai kepribadian kontestan pemilu? Caranya sangat mudah, yakni dengan melihat apa yang mereka lakukan selama menjadi kontestan pemilu. Kepribadian mereka tercermin dari pikiran dan tindakannya. Pikiran negatif dan tindakan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat cerminan dari kepribadian yang buruk. Pikiran positif dan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat mencerminkan kepribadian yang baik.

Dalam menentukan baik buruknya kepribadian kontestan pemilu, indikator umum yang kita gunakan sebagai pedoman adalah:
1. Tidak melanggar peraturan (hukum positif Indonesia)
2. Tidak mengganggu kepentingan umum
3. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
4. Sopan dan beretika

Copyright 2009 - 2019 :: ekotama. All Rights Reserved.