.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Tuesday, 19 Mar 2019
Perjanjian Waralaba
mutia
Halo Bapak Ekotama, Saya Mutia, saat ini saya sedang menyusun kontrak perjanjian waralaba untuk lomba contract drafting. Saya telah membaca buku bapak yang berjudul rahasia kontrak franchise, buku tersebut sangat bermanfaat untuk membimbing saya dal
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 11
Total Pengunjung: 1318744

Monday, 25 Feb 2019
Bryan
Tolong bantu menghitung franchise fee dan royalty fee

Saya punya usaha warung makan dankemarin ada yang menawarkan untuk usaha saya difranchisekan di lokasi lain. Saya masih bingung cara menghitung royalty fee dan franchise feenya. dan apa saja yang harus disiapkan oleh franchisor. terima kasih.



Jawaban:
Friday, 15 Mar 2019

Terimakasih atas atensinya Bapak Bryan. Mohon maaf baru bisa membalas konsultasi Bapak. Berikut jawaban atas pertanyaan Bapak:

1. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Bapak ini sudah saya ulas lengkap dalam sebuah buku yang berjudul JURUS JITU MEMILIH BISNIS FRANCHISE terbitan Citra Media. Jika memungkinkan, Bapak bisa mencari dan membeli buku tersebut secara online, supaya lebih memahami perhitungannya. Singkatnya akan saya jelaskan berikut ini:

2. ROYALTY FEE
Royalty muncul karena franchisee menggunakan merek milik franchisor. Franchisor hanya boleh memungut royalty jika mereknya minimal sudah didaftarkan di Ditjen HKI Kemenkumham. Jika merek yang Bapak miliki belum terdaftar, otomatis Bapak tidak dapat memungut royalty fee. Besaran royalty fee biasanya antara 5 - 10% dari omzet. Jadi, royalty fee ini dipungut bulanan, sesuai dengan omzet yang tercetak pada bulan berjalan.

3. FRANCHISE FEE
Franchise fee adalah biaya manajemen franchise tersebut. Pada sebuah bisnis franchise, franchisor berkedudukan sebagai pengelola usaha dan franchisee berkedudukan sebagai investor. Untuk mengelola sebuah usaha, diperlukan biaya manajemen. Franchisor berkewajiban memberikan supporting management (bantuan manajerial) kepada franchisee selama berlakunya perjanjian franchise. Misalnya, omzet penjualan menurun, maka franchisor harus turun tangan membantu membenahi manajemen pemasaran outlet tersebut. Biaya supporting management ini ditanggung franchisee, yang disebut franchise fee dan dibayar dimuka untuk satu periode perjanjian franchise. Franchisor menetapkan sendiri franchise fee ini sesuai dengan perhitungan manajemen resikonya masing-masing. Besar kecilnya franchise fee biasanya tergantung besar kecilnya resiko bisnis tersebut. Misalnya, dalam setahun diperkirakan setiap outlet membutuhkan supporting management Rp.10.000.000,-, maka selama 5 tahun periode kontrak franchise nilai franchise fee-nya menjadi Rp.50.000.000,- dan dibayarkan dimuka pada saat perjanjian franchise ditandatangani. Dengan cara ini, franchisor dapat menjamin franchisee bahwa bisnisnya aman. Jika ada masalah, franchisor langsung turun tangan membantu dan franchisee tidak perlu pontang panting membenahi sendiri bisnis yang belum tentu dikuasainya tersebut.

4. Yang perlu disiapkan Franchisor
Banyak sekali. Sebelum Bapak memfranchisekan usaha, Bapak harus mengelola bisnis tersebut minimal 3 tahun berturut-turut dan mengelola minimal 3 outlet di 3 kota yang berbeda. Bapak juga harus membuat laporan keuangan yang audited. Dari laporan keuangan inilah nanti diketahui apakah bisnis Bapak bertumbuh atau tidak. Jika tidak, tentu tidak layak difranchisekan. Jika bertumbuh, Bapak harus membuat prospectus bisnis untuk dipresentasikan kepada calon franchisee. Prospektus bisnis berisi prospek bisnis tersebut untuk minimal 5 tahun kedepan (satu periode kontrak franchise). Selama 5 tahun tersebut Bapak harus dapat menunjukkan potensi bisnis dan potensi laba yang dapat diraup oleh franchisee.
Bapak juga harus mendaftarkan merek di Ditjen HKI Kemenkumham. Proses pendaftaran merek sampai terbitnya sertifikat merek ini sangat lama, mencapai 3 tahun. Tanpa merek terdaftar, Bapak tidak dapat memungut royalty fee. Pastikan merek terdaftar terlebih dahulu, jangan sampai asal menggunakan nama usaha dan akhirnya digugat pihak lain yang sudah memiliki nama usaha itu terlebih dahulu. Jika terjadi demikian, kerugian di pihak Bapak bisa sangat besar nilainya.
Bapak juga harus mempersiapkan segala perijinan yang diperlukan. Jenisnya apa saja, Bapak dapat berkonsultasi langsung ke instansi yang mengurusi perijinan usaha. Jika Bapak ada rencana membuka outlet diluar daerah, waspadai Perda di daerah tujuan. Di Indonesia ini banyak Perda yang terkadang tidak masuk akal bagi dunia usaha. Hindari resiko financial akibat tidak mempelajari Perda-perda ini terlebih dahulu.
Setelah seluruhnya siap, Bapak harus mempersiapkan tim manajemen di kantor pusat Bapak. Tim inilah yang akan diterjunkan untuk membuka outlet baru, sekaligus mengurus usaha dan menangani resiko jika terjadi masalah manajemen. Banyak franchisor gagal karena mereka tidak mampu membangun tim manajemen yang solid. Tim manajemen ini sangat memboroskan biaya soalnya, gajinya besar-besar sesuai dengan kapabilitasnya, sehingga banyak franchisor ogah membuatnya. Padahal sangat penting artinya untuk menjaga kelangsungan usaha, bukan hanya semata membuka outlet saja. Membuka outlet gampang, menjaga kelangsungan usahanya yang sulit. Di dalam tim manajemen ini harus ada ahli produksi, ahli pemasaran, ahli keuangan, ahli sumberdaya manusia, ahli operasional, dll.
Setelah semuanya siap, barulah Bapak dapat menyusun dan menandatangani perjanjian franchise dengan calon franchisee. Isi perjanjian franchise adalah hak dan kewajiban franchisor-franchisee. Harus seimbang. Jika tidak seimbang, hanya menguntungkan salah satu pihak, bisa dipastikan bisnis franchisenya tidak akan bertahan lama. Jadi jangan buru-buru menandatangani perjanjian franchise sebelum siap secara manajerial. Kredibilitas Bapak sebagai pebisnis dipertaruhkan. Lebih baik bersabar dan mempersiapkan segalanya terlebih dahulu, sehingga dapat meminimalisir resiko dikemudian hari.

Semoga membantu. Sukses selalu...!

 





Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2021 :: ekotama. All Rights Reserved.