.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Thursday, 02 May 2019
Permohonan Sharing Knowledge
Muhammad Alfis Budi Sanjaya
Selamat Sore Apakah memungkinkan, kami mengundang Bapak untuk melakukan Sharing Knowledge di Perusahaan? Terima kasih Best Regards Muhammad Alfis
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 3
Total Pengunjung: 1115354

Friday, 15 Mar 2019
KEPRIBADIAN KONTESTAN PEMILU

KEPRIBADIAN KONTESTAN PEMILU

Pemilu akan dilaksanakan sebulan lagi. Apakah Anda sudah memiliki pilihan? Siapa yang Anda pilih? Apa pertimbangannya? Apakah hanya semata karena kesamaan golongan dan kesamaan kepentingan? Ataukah ada pertimbangan lain yang lebih beradab?

Sebenarnya ada satu hal yang seharusnya menjadi pertimbangan utama kita untuk memilih kontestan pemilu, yakni kepribadiannya. Kepribadian sangat penting artinya karena menjadi dasar berpikir dan bertindak bagi seseorang. Jika kita memberikan kekuasaan kepada orang yang berkepribadian buruk, maka nasib bangsa ini bisa buruk. Sebaliknya, jika kita memberikan kekuasaan kepada orang yang berkepribadian baik, nasib bangsa ini bisa lebih baik.
Darimana kita menilai kepribadian kontestan pemilu? Caranya sangat mudah, yakni dengan melihat apa yang mereka lakukan selama menjadi kontestan pemilu. Kepribadian mereka tercermin dari pikiran dan tindakannya. Pikiran negatif dan tindakan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat cerminan dari kepribadian yang buruk. Pikiran positif dan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat mencerminkan kepribadian yang baik.

Dalam menentukan baik buruknya kepribadian kontestan pemilu, indikator umum yang kita gunakan sebagai pedoman adalah:
1. Tidak melanggar peraturan (hukum positif Indonesia)
2. Tidak mengganggu kepentingan umum
3. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
4. Sopan dan beretika

Bagaimana faktanya? Mari kita cermati satu per satu.
1. TIDAK MELANGGAR PERATURAN (HUKUM POSITIF INDONESIA)
Coba lihat kampanye terbuka dengan cara pengerahan massa. Massa datang berbondong-bondong menggunakan sepedamotor yang knalpotnya diblombong, tidak mengenakan helm, bertingkah ugal-ugalan di jalan dan mengintimidasi pengguna jalan lain, serta melanggar rambu lalu lintas. 
Apakah kontestan pemilu yang mengerahkan massa seperti itu disebut memiliki kepribadian yang baik? Tentu saja tidak. Tercermin dari perilakunya yang tidak berusaha untuk mengarahkan, membina dan mengatur massa pendukungnya supaya taat pada hukum yang berlaku. Perilaku seperti ini mencerminkan bahwa kontestan pemilu yang bersangkutan suka mengintimidasi demi kepentingannya sendiri, suka melanggar hukum dan cenderung melakukan pembiaran terhadap anggota kelompoknya yang melanggar hukum. Anda bisa bayangkan apa jadinya jika konstestan pemilu ini nanti berkuasa?

2. TIDAK MENGGANGGU KEPENTINGAN UMUM
Coba lihat disepanjang jalan yang Anda lalui. Dikanan kiri jalan, di tiang listrik, di pagar rumah, di taman kota, di pohon-pohon, bahkan di rambu-rambu lalu lintas, berserakan bendera / atribut partai milik kontestan pemilu. Mereka sembarangan saja mengibarkan bendera / atribut partai tersebut dengan tiang bambu seadanya. Sangat mengganggu keindahan kota. Bahkan banyak tiang bendera yang lepas dari ikatannya (karena hanya diikat / ditanam di tanah seadanya) dan jatuh melintang dijalan, mengganggu kendaraan yang lewat dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. 
Apakah kontestan pemilu yang sembarangan mengibarkan bendera / atribut partai seperti diatas dapat disebut berkepribadian baik? Tentu saja tidak, karena yang dilakukannya mengganggu keindahan kota dan mengganggu pengguna jalan. Mereka menghalalkan segala cara untuk mempopulerkan diri, meski mengganggu kepentingan umum sekalipun.

3. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN
Salah satu yang termasuk haram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah SARA (suku, agama, ras dan golongan), karena berpotensi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya didalam UUD 1945 disebutkan satu-satunya bendera adalah bendera merah putih. Bendera merah putih adalah lambang persatuan dan kesatuan bangsa, berkibar dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Kita wajib marah jika bendera merah putih itu dihina dan ditempatkan tidak semestinya.
Namun saat menjelang pemilu, bendera merah putih "dikalahkan" oleh bendera partai/ormas. Bendera partai/ormas dikibarkan dimana-mana (termasuk di fasilitas umum), padahal bendera itu mencerminkan golongan tertentu saja, tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika bendera partai/ormas ditertibkan, ada kontestan pemilu yang marah-marah bahkan memicu keributan. 
Apakah kontestan pemilu yang cenderung membela pengibaran bendera partai/ormas sembarangan dan memancing keributan disebut memiliki kepribadian yang baik? Tentu saja tidak, karena orientasi mereka adalah kepentingan kelompoknya sendiri, bukan kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana jadinya jika orang seperti ini memimpin negara kita?

4. SOPAN DAN BERETIKA
Inilah yang paling celaka. Banyak kontestan pemilu yang membuang uang untuk mencetak pamflet dan menempelkan sembarangan dipagar/tembok rumah orang tanpa ijin. Tentu saja pamflet-pamflet itu tidak berguna sama sekali bagi masyarakat dan hanya mengotori pagar/tembok rumah. Pemilik rumah dirugikan, karena harus mengeluarkan waktu dan tenaga ekstra untuk membersihkan bahkan mengecat ulang pagar/tembok rumahnya.
Apakah kontestan pemilu seperti ini memiliki kepribadian yang baik? Tentu saja tidak. Tidak meminta ijin kepada pemilik rumah untuk menempelkan pamflet adalah tindakan sewenang-wenang dan wujud dari pemaksaan kehendak. Belum berkuasa saja sudah sewenang-wenang dan memaksakan kehendak, apalagi setelah memegang kekuasaan?

Bagi Anda yang sekarang menjadi kontestan pemilu, sebaiknya segera perbaiki kepribadian Anda. Jika ingin dipilih oleh rakyat, lakukanlah tindakan-tindakan yang bermanfaat secara langsung bagi masyarakat dan mencerminkan kepribadian Anda yang baik, misalnya:

  1. Ajari massa pendukung Anda untuk tertib berlalulintas dan mematuhi peraturan yang berlaku. Jika massa pendukung Anda sopan (tidak beringas dan mengintimidasi), taat pada peraturan, tidak meresahkan masyarakat, maka rakyat akan segan. Kemungkinan besar rakyat akan memilih Anda karena dianggap mampu memimpin. Buktikanlah kemampuan kepemimpinan Anda dengan memimpin massa pendukung Anda.
  2. Jika Anda ingin kampanye, lakukanlah kampanye yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya kampanye keselamatan kerja, kampanye keselamatan berlalu lintas, kampanye kebersihan lingkungan, kampanye ketertiban dan keamanan, kampanye keluarga berencana, kampanye anti narkoba, kampanye anti korupsi, kampanye anti terorisme, kampanye anti separatisme, dan sebagainya. Dengan cara ini Anda bebas dari hutang janji kampanye dan membuktikan diri bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat yang merasakan manfaatnya secara langsung berpotensi mendukung Anda secara sukarela.
  3. Ajari masyarakat menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Identitas partai/ormas cukup ditempel atau dicetak di baju yang melekat pada diri Anda, jangan dipasang ditempat-tempat umum. Lakukan kegiatan yang mencerminkan prioritas kepentingan bangsa dan negara. Misalnya melatih kewaspadaan rakyat terhadap bahaya terorisme dan separatisme. Bagaimana cara mereka mewaspadai, bagaimana cara melaporkan ke pihak yang berwajib, bagaimana membina kembali orang-orang yang terpapar paham terorisme dan separatisme, dsb. Jika Anda berhasil menyelenggarakan kegiatan seperti ini, rakyat akan menilai bahwa Anda layak memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
  4. Rakyat menyukai kontestan pemilu yang sopan dan beretika. Tunjukkan hal itu dalam segala tindakan Anda. Paling mudah, jaga mulut. Hindari berbicara kasar, menjelek-jelekkan rival, menyebarkan berita bohong, menghasut, memprovokasi, dan segala perkataan yang merugikan Anda sendiri. Daripada mengatakan hal-hal yang buruk seperti itu, lebih baik mulut dipergunakan untuk memotivasi rakyat memperbaiki taraf kehidupannya. Rakyat yang termotivasi akan tergerak untuk mendukung Anda secara sukarela.
  5. Daripada membuang uang untuk mencetak baliho, spanduk, pamflet, bendera, yang akhirnya hanya akan menjadi sampah masyarakat itu, lebih baik uangnya dipakai untuk membeli cat dan Anda pergunakan untuk mengecat pagar kampung, membersihkan graffiti, dsb. Warga kampung akan merasakan secara langsung manfaat kehadiran Anda, kampung menjadi indah dan Anda berpotensi mendapat kepercayaan mereka untuk memimpin bangsa ini.

Kelima cara diatas sangatlah mudah dilakukan. Tinggal bagaimana ego si kontestan pemilu itu sendiri. Jika egonya terlalu tinggi, pasti tidak mampu membumi, tidak mampu berpikir dan bertindak sederhana untuk memenangkan sebuah kontestasi biasa. Yang perlu dicatat, rakyat hanya memilih kontestan yang kepribadiannya baik dan apa yang dilakukannya bermanfaat bagi semua.

Catatan:
Saya menulis hal ini karena saya jengkel. Pagar rumah saya dipakai untuk memancangkan bendera partai/ormas. Tembok rumah saya ditempeli pamflet. Semuanya tanpa ijin, sangat mengganggu dan merugikan. Saya pikir, dengan menulis artikel ini lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara ini daripada saya harus mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra untuk membersihkan sampah bendera partai/ormas dan pamflet tersebut. Jalan kampung didepan rumah juga sering dilintasi massa kampanye yang super berisik dan melanggar peraturan lalu lintas. Tapi aparat yang kantornya didekat rumah saya tidak mampu bertindak. Sungguh, sebuah budaya yang tidak baik bagi masa depan bangsa ini.


Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2019 :: ekotama. All Rights Reserved.