.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Thursday, 02 May 2019
Permohonan Sharing Knowledge
Muhammad Alfis Budi Sanjaya
Selamat Sore Apakah memungkinkan, kami mengundang Bapak untuk melakukan Sharing Knowledge di Perusahaan? Terima kasih Best Regards Muhammad Alfis
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 3
Total Pengunjung: 1115347

Thursday, 04 Apr 2019
HAK

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Ada dari mereka yang mengutarakan alasan pembenar bahwa kewajiban memilih itu untuk meminimalisir golput. Jika dicermati lebih jauh, ambisi mereka sebenarnya adalah ingin mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari golput (yang tidak memilih) untuk meningkatkan perolehan suaranya sehingga berpotensi memenangkan pemilu. Pada akhirnya, perolehan suara yang banyak itu akan digunakan sebagai legitimasi kekuasaan yang mereka dapatkan. Bukankah begitu?!?

Namun alasan pembenar ini pun tidak logis bagi kehidupan berdemokrasi. Jika tidak ada satu kontestan pun yang memenuhi harapan pemilih, mosok pemilih tetap "dipaksa" untuk memilih salah satunya? Dasar hukumnya apa, memaksa orang untuk memilih? Tidak ada satu undang-undangpun yang memaksa warga negara untuk memilih. Bukankah Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat) yang memungkinkan orang-orang yang memiliki jabatan dan kewenangan memaksakan kehendaknya semaunya sendiri?

Lantas bagaimana cara mendulang suara dari golput? Caranya bukan dengan memaksa dan mengancam seperti itu, tetapi:
1. Lakukan riset, mengapa ada warga negara yang golput?
2. Ketahui apa saja harapan dan kebutuhan mereka
3. Bikinlah sesuatu untuk memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Lakukan action yang nyata, bukan hanya berkoar-koar. Bikinlah para golput ini berterimakasih karena harapan/kebutuhannya terpenuhi dan akhirnya secara sukarela menyumbangkan suaranya
Simpel kan?

Memang harus repot sedikit. Riset bukan perkara mudah. Riset dilakukan untuk mencari penyebab golput yang obyektif. Bisa memakan waktu berbulan-bulan dan menghabiskan biaya yang cukup banyak. Tapi inilah proses menjadi pemimpin. Memimpin negara bukan hal yang mudah. Harus mampu memenuhi harapan dan kebutuhan warga negaranya. Tidak asal bicara memaksakan kehendak dan mengancam menggunakan kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Pemaksaan kehendak dan ancaman yang dilontarkan menggunakan kewenangan dan jabatan termasuk kategori penyalahgunaan kewenangan dan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain (yang termasuk dalam kelompoknya), tetapi tidak menguntungkan bangsa dan negara ini.

Jika hak memilih dan hak dipilih itu akan diubah menjadi kewajiban, seyogyanya dituangkan dalam undang-undang, sehingga sah mengikat warga negara, memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan keresahan. Bunyinya kira-kira sebagai berikut, "Setiap warga negara WAJIB MEMILIH kontestan pemilu". Oleh karena ini merupakan kewajiban, harus ada sanksi tegas dan nyata, kira-kira bunyinya, "Barangsiapa tidak memilih kontestan pemilu, dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun".

Sebaliknya, karena dasar negara kita adalah Pancasila, harus ada keadilan. Oleh karena itu, harus ada pasal lain yang mencerminkan keadilan itu, kira-kira berbunyi seperti ini, "Setiap konstestan pemilu WAJIB DIPILIH oleh warga negara yang memiliki kewajiban memilih". Sanksinya juga harus tegas dan nyata, kira-kira berbunyi seperti ini,"Barangsiapa menjadi kontestan pemilu dan tidak dipilih oleh pemilih, dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun".

Aneh kah? Memang aneh, dan bisa menghancurkan kehidupan bernegara. Jika semua kontestan pemilu wajib dipilih, siapa yang menjadi pemenangnya? Mengikuti pola pikir orang-orang yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatan untuk menguntungkan dirinya sendiri itu sangat menyesatkan dan berpotensi menghancurkan tatanan kehidupan bernegara. Apalagi jelas sekali terlihat paham yang mereka anut bukanlah paham demokrasi. Mereka tidak pro demokrasi.

Itulah sebabnya dalam tatanan negara demokrasi, hanya ada hak untuk memilih dan dipilih. Jika ingin mengubah hak memilih dan dipilih menjadi kewajiban memilih dan kewajiban dipilih, mungkin harus mengubah negara ini menjadi negara monarkhi absolut terlebih dahulu. Itu artinya harus mengubah UUD 1945, karena UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasar hukum (rechstaat), bukan negara berdasar kekuasaan (machstaat).

Jika motif utamanya hanya ingin meminimalisir golput (ambisi sebenarnya adalah mendapatkan suara golput untuk memenangkan pemilu), diatas sudah ada 3 solusi yang simple. Hanya pemimpin berjiwa pelayan yang akan memahami dan mampu mengeksekusi tiga solusi diatas. Pemimpin berjiwa boss dan cenderung otoriter memilih memaksa dan mengancam orang lain untuk menggunakan hak pilihnya (bahkan mengubah hak menjadi kewajiban versinya sendiri), hanya demi sebuah kekuasaan yang didambakannya.


Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2019 :: ekotama. All Rights Reserved.