.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Tuesday, 19 Mar 2019
Perjanjian Waralaba
mutia
Halo Bapak Ekotama, Saya Mutia, saat ini saya sedang menyusun kontrak perjanjian waralaba untuk lomba contract drafting. Saya telah membaca buku bapak yang berjudul rahasia kontrak franchise, buku tersebut sangat bermanfaat untuk membimbing saya dal
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 1
Total Pengunjung: 1042096

Thursday, 04 Apr 2019
HAK

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Ada dari mereka yang mengutarakan alasan pembenar bahwa kewajiban memilih itu untuk meminimalisir golput. Jika dicermati lebih jauh, ambisi mereka sebenarnya adalah ingin mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari golput (yang tidak memilih) untuk meningkatkan perolehan suaranya sehingga berpotensi memenangkan pemilu. Pada akhirnya, perolehan suara yang banyak itu akan digunakan sebagai legitimasi kekuasaan yang mereka dapatkan. Bukankah begitu?!?

Namun alasan pembenar ini pun tidak logis bagi kehidupan berdemokrasi. Jika tidak ada satu kontestan pun yang memenuhi harapan pemilih, mosok pemilih tetap "dipaksa" untuk memilih salah satunya? Dasar hukumnya apa, memaksa orang untuk memilih? Tidak ada satu undang-undangpun yang memaksa warga negara untuk memilih. Bukankah Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat) yang memungkinkan orang-orang yang memiliki jabatan dan kewenangan memaksakan kehendaknya semaunya sendiri?

Lantas bagaimana cara mendulang suara dari golput? Caranya bukan dengan memaksa dan mengancam seperti itu, tetapi:
1. Lakukan riset, mengapa ada warga negara yang golput?
2. Ketahui apa saja harapan dan kebutuhan mereka
3. Bikinlah sesuatu untuk memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Lakukan action yang nyata, bukan hanya berkoar-koar. Bikinlah para golput ini berterimakasih karena harapan/kebutuhannya terpenuhi dan akhirnya secara sukarela menyumbangkan suaranya
Simpel kan?

Memang harus repot sedikit. Riset bukan perkara mudah. Riset dilakukan untuk mencari penyebab golput yang obyektif. Bisa memakan waktu berbulan-bulan dan menghabiskan biaya yang cukup banyak. Tapi inilah proses menjadi pemimpin. Memimpin negara bukan hal yang mudah. Harus mampu memenuhi harapan dan kebutuhan warga negaranya. Tidak asal bicara memaksakan kehendak dan mengancam menggunakan kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Pemaksaan kehendak dan ancaman yang dilontarkan menggunakan kewenangan dan jabatan termasuk kategori penyalahgunaan kewenangan dan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain (yang termasuk dalam kelompoknya), tetapi tidak menguntungkan bangsa dan negara ini.

Jika hak memilih dan hak dipilih itu akan diubah menjadi kewajiban, seyogyanya dituangkan dalam undang-undang, sehingga sah mengikat warga negara, memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan keresahan. Bunyinya kira-kira sebagai berikut, "Setiap warga negara WAJIB MEMILIH kontestan pemilu". Oleh karena ini merupakan kewajiban, harus ada sanksi tegas dan nyata, kira-kira bunyinya, "Barangsiapa tidak memilih kontestan pemilu, dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun".

Sebaliknya, karena dasar negara kita adalah Pancasila, harus ada keadilan. Oleh karena itu, harus ada pasal lain yang mencerminkan keadilan itu, kira-kira berbunyi seperti ini, "Setiap konstestan pemilu WAJIB DIPILIH oleh warga negara yang memiliki kewajiban memilih". Sanksinya juga harus tegas dan nyata, kira-kira berbunyi seperti ini,"Barangsiapa menjadi kontestan pemilu dan tidak dipilih oleh pemilih, dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun".

Aneh kah? Memang aneh, dan bisa menghancurkan kehidupan bernegara. Jika semua kontestan pemilu wajib dipilih, siapa yang menjadi pemenangnya? Mengikuti pola pikir orang-orang yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatan untuk menguntungkan dirinya sendiri itu sangat menyesatkan dan berpotensi menghancurkan tatanan kehidupan bernegara. Apalagi jelas sekali terlihat paham yang mereka anut bukanlah paham demokrasi. Mereka tidak pro demokrasi.

Itulah sebabnya dalam tatanan negara demokrasi, hanya ada hak untuk memilih dan dipilih. Jika ingin mengubah hak memilih dan dipilih menjadi kewajiban memilih dan kewajiban dipilih, mungkin harus mengubah negara ini menjadi negara monarkhi absolut terlebih dahulu. Itu artinya harus mengubah UUD 1945, karena UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasar hukum (rechstaat), bukan negara berdasar kekuasaan (machstaat).

Jika motif utamanya hanya ingin meminimalisir golput (ambisi sebenarnya adalah mendapatkan suara golput untuk memenangkan pemilu), diatas sudah ada 3 solusi yang simple. Hanya pemimpin berjiwa pelayan yang akan memahami dan mampu mengeksekusi tiga solusi diatas. Pemimpin berjiwa boss dan cenderung otoriter memilih memaksa dan mengancam orang lain untuk menggunakan hak pilihnya (bahkan mengubah hak menjadi kewajiban versinya sendiri), hanya demi sebuah kekuasaan yang didambakannya.


Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Friday, 15 Mar 2019

KEPRIBADIAN KONTESTAN PEMILU

Pemilu akan dilaksanakan sebulan lagi. Apakah Anda sudah memiliki pilihan? Siapa yang Anda pilih? Apa pertimbangannya? Apakah hanya semata karena kesamaan golongan dan kesamaan kepentingan? Ataukah ada pertimbangan lain yang lebih beradab?

Sebenarnya ada satu hal yang seharusnya menjadi pertimbangan utama kita untuk memilih kontestan pemilu, yakni kepribadiannya. Kepribadian sangat penting artinya karena menjadi dasar berpikir dan bertindak bagi seseorang. Jika kita memberikan kekuasaan kepada orang yang berkepribadian buruk, maka nasib bangsa ini bisa buruk. Sebaliknya, jika kita memberikan kekuasaan kepada orang yang berkepribadian baik, nasib bangsa ini bisa lebih baik.
Darimana kita menilai kepribadian kontestan pemilu? Caranya sangat mudah, yakni dengan melihat apa yang mereka lakukan selama menjadi kontestan pemilu. Kepribadian mereka tercermin dari pikiran dan tindakannya. Pikiran negatif dan tindakan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat cerminan dari kepribadian yang buruk. Pikiran positif dan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat mencerminkan kepribadian yang baik.

Dalam menentukan baik buruknya kepribadian kontestan pemilu, indikator umum yang kita gunakan sebagai pedoman adalah:
1. Tidak melanggar peraturan (hukum positif Indonesia)
2. Tidak mengganggu kepentingan umum
3. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
4. Sopan dan beretika

Wednesday, 25 Jul 2018

 

MENGAWALI SEMESTER 2 TAHUN 2018

PELATIHAN KEPEMIMPINAN & MANAJERIAL BPR

 

 Tidak dapat dimungkiri, maju mundurnya sebuah perusahaan ditentukan oleh level kepemimpinan dan manajerial para pengelola perusahaannya. Untuk dapat memimpin dengan baik, seseorang harus mengetahui dan memahami posisinya. Sedangkan untuk mengelola perusahaan dengan baik, seseorang harus menguasai wawasan dan ketrampilan manajerial sesuai dengan jabatannya dan karakteristik perusahaannya.

 

Dalam rangka meningkatkan kualitas kepemimpinan dan manajerial pada bank perkreditan rakyat, BANKERS INSTITUTE menyelenggarakan pelatihan khusus kepemimpinan dan manajerial BPR pada tanggal 14 Juli 2018 yang lalu di Hotel de Laxston Yogyakarta.

Copyright 2009 - 2019 :: ekotama. All Rights Reserved.