.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Thursday, 02 May 2019
Permohonan Sharing Knowledge
Muhammad Alfis Budi Sanjaya
Selamat Sore Apakah memungkinkan, kami mengundang Bapak untuk melakukan Sharing Knowledge di Perusahaan? Terima kasih Best Regards Muhammad Alfis
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 6
Total Pengunjung: 1052754

Wednesday, 08 May 2019
MEMILIH & DIPILIH

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.
Banyak juga yang bertanya, saya memilih siapa? Tentu saja berdasarkan akal sehat, saya memilih kontestan pemilu yang menguntungkan diri saya. Berikut ini persyaratan yang harus terpenuhi untuk dapat saya pilih:

1. Memiliki visi, bukan menakut-nakuti. Kita hidup untuk masa depan. Tidak mungkin saya memilih kontestan yang pesimistis, bahkan menakut-nakuti rakyat bahwa bangsa kita akan punah di masa depan. Jika pada akhirnya akan punah, untuk apa kita hidup sekarang? Bukankah kita bekerja keras dalam segala bidang sekarang supaya tetap eksis di masa depan? Logika akal sehat saya menyatakan bahwa kontestan yang menakut-nakuti rakyat adalah cerminan ketakutan dirinya sendiri tentang sebuah kegagalan (terutama kegagalan pribadinya, bukan kegagalan bangsa kita). Itu sebabnya mereka tidak layak dipilih karena hanya akan membawa kegagalan, kehancuran bahkan kepunahan.

2. Memiliki hasil karya yang dapat saya rasakan manfaatnya secara langsung. Umur saya sekarang lebih dari 42 tahun. Sepanjang hidup saya, untuk mencapai satu kota dari kota lainnya harus melalui jalanan jelek, berlobang-lobang, macet dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi serta stress berkepanjangan. Tahun ini, saya terbebas dari hal itu. Perjalanan antara dua kota berjarak 120 km dapat ditempuh hanya dalam waktu 1 jam 15 menit. Padahal sebelum-sebelumnya membutuhkan waktu tempuh 4-5 jam, sangat tidak efisien. Pemangkasan waktu tempuh sampai 70% tersebut membuat saya bisa lebih banyak bekerja dan lebih produktif. Energi tidak habis terbuang sia-sia di jalanan dan bisa dialihkan untuk mengerjakan banyak hal. Sebagai balas jasa karena sudah meringankan beban kehidupan saya, maka kontestan yang melancarkan perjalanan saya ini saya pilih. Harapan saya sederhana saja, lima tahun kedepan pasti banyak hal yang dapat dilakukannya untuk mempermudah kehidupan rakyat kecil seperti saya ini. Saya tidak memilih kontestan lain yang cenderung memperberat beban kehidupan saya dengan berbagai ancamannya.

3. Saya adalah mahasiswa yang turut serta menjatuhkan rezim Orde Baru pada tahun 1998 yang lalu. Alasannya sudah jelas, yang bersangkutan otoriter, terlibat dalam korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bahkan akhirnya KKN diharamkan di negara ini. Perjuangan menjatuhkan Orde Baru itu bukan perjuangan yang mudah, karena nyawa taruhannya. Mungkinkah saya membuang hasil kerja keras jaman muda itu begitu saja? Hanya orang tolol yang melakukannya. Itulah sebabnya saya tidak memilih kontestan yang cenderung otoriter, memiliki rekam jejak koruptif, kolusi dan nepotisme. Pendek kata, saya tidak memilih kontestan yang masih memiliki kaitan erat dengan Orde Baru dan terlibat KKN (politik dinasti). KKN (politik dinasti) itu tercermin dari tokoh-tokoh parpol yang "menyeret" anak-anaknya masuk kedalam parpol untuk menciptakan dinasti kekuasaan mutlak. Politik dinasti ini nanti ujung-ujungnya koruptif dan merugikan bangsa ini. Banyak tokoh reformasi yang entah sadar atau tidak, justru mempraktekkan hal ini. Antara ucapan (sebagai reformis) dan tindakan (melakukan KKN) tidak sejalan. Kontradiktif. Mereka menunjukkan secara terang-terangan "niatnya" melakukan KKN, sehingga bagi akal sehat saya, mereka tidak layak dipilih.

Setelah membaca tulisan diatas, mungkin Anda akan protes. Lho, bukannya pemilu itu LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia), kok pilihannya malah ditulis disini? LUBER itu kan prinsipnya. Faktanya tidaklah demikian. Dengan adanya daftar pemilih tetap (DPT), setiap pemilih diabsen dan menandatangani daftar hadir, prinsip LUBER itu secara faKtual sudah tidak berlaku. Siapa yang golput langsung ketahuan. Rahasia apanya? Rahasia pilihannya? Tidak juga. Bahkan sebelum pemilu pun para tokoh politik justru mengajari rakyat untuk tidak menerapkan prinsip "rahasia" ini, dengan cara mendukung salah satu kontestan mati-matian. Akibatnya, sering terjadi konflik diantara para pendukung kontestan dan menumbuhkan bibit-bibit perpecahan bangsa ini. Sesuatu yang sangat diharamkan di negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemilu yang LUBER itu sederhana saja kok. Tidak perlu DPT dan daftar hadir. Setiap warga negara, tinggal datang ke TPS (tempat pemungutan suara) pada hari H yang ditentukan, scan KTP atau sidik jari atau retina mata, setelah itu mereka memilih kontestan sesuai nomor urut kontestan. Selesai. Data pemilih langsung masuk ke server KPU Pusat. Yang tahu siapa yang menggunakan hak pilih dan siapa yang tidak menggunakan hak pilihnya ya hanya komputer. Tidak perlu orang sekampung terpecah belah gara-gara beda pilihan (tidak ada sifat rahasia disini). Hasil akhir langsung tersaji dalam waktu 1 x 12 jam. Simpel, hemat waktu dan menunjukkan kecerdasan bangsa kita dalam menjaga NKRI. Semoga terwujud pada tahun 2024 nanti. Bangsa Indonesia harus maju dalam segala bidang, bukan punah. Bukankah begitu logika akal sehatnya?

 

 


Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Friday, 15 Mar 2019

KEPRIBADIAN KONTESTAN PEMILU

Pemilu akan dilaksanakan sebulan lagi. Apakah Anda sudah memiliki pilihan? Siapa yang Anda pilih? Apa pertimbangannya? Apakah hanya semata karena kesamaan golongan dan kesamaan kepentingan? Ataukah ada pertimbangan lain yang lebih beradab?

Sebenarnya ada satu hal yang seharusnya menjadi pertimbangan utama kita untuk memilih kontestan pemilu, yakni kepribadiannya. Kepribadian sangat penting artinya karena menjadi dasar berpikir dan bertindak bagi seseorang. Jika kita memberikan kekuasaan kepada orang yang berkepribadian buruk, maka nasib bangsa ini bisa buruk. Sebaliknya, jika kita memberikan kekuasaan kepada orang yang berkepribadian baik, nasib bangsa ini bisa lebih baik.
Darimana kita menilai kepribadian kontestan pemilu? Caranya sangat mudah, yakni dengan melihat apa yang mereka lakukan selama menjadi kontestan pemilu. Kepribadian mereka tercermin dari pikiran dan tindakannya. Pikiran negatif dan tindakan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat cerminan dari kepribadian yang buruk. Pikiran positif dan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat mencerminkan kepribadian yang baik.

Dalam menentukan baik buruknya kepribadian kontestan pemilu, indikator umum yang kita gunakan sebagai pedoman adalah:
1. Tidak melanggar peraturan (hukum positif Indonesia)
2. Tidak mengganggu kepentingan umum
3. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
4. Sopan dan beretika

Copyright 2009 - 2019 :: ekotama. All Rights Reserved.