.:: Selamat Datang di Website Suryono Ekotama ::.
Thursday, 02 May 2019
Permohonan Sharing Knowledge
Muhammad Alfis Budi Sanjaya
Selamat Sore Apakah memungkinkan, kami mengundang Bapak untuk melakukan Sharing Knowledge di Perusahaan? Terima kasih Best Regards Muhammad Alfis
Konsultasi Ekotama
Tuesday, 25 Jul 2017
INTEGRITAS
INTEGRITAS Apakah Anda pernah mengalami kejadian seperti ini? 1.Ada karyawan yang bertabiat buruk, selalu terlambat masuk kantor, mengantuk (sesekali hingga tertidur) di kantor, malas-malasan pada jam kerja, bahkan menggunakan jam kerja untuk melak
Pengunjung Saat ini: 4
Total Pengunjung: 1123594

Tuesday, 09 Jul 2019
PEMILU 2020 & SETERUSNYA

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Bagi orang yang biasa hidup dari proyek pemerintah, pasti juga akan menolak dengan berbagai alasannya. Sebab mereka akan kehilangan proyek mencetak kertas suara. Keberatan seperti ini tidak perlu dihiraukan, karena tidak bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

Para politikus pasti banyak pula yang menolak, dengan alasan pemungutan suara menggunakan mesin rawan kecurangan. Keberatan politikus kotor seperti ini juga tidak perlu didengarkan. Mengapa demikian? Sebab dari awal mereka sudah berpikir kotor tentang kecurangan. Bukankah itu pikiran bawah sadar mereka? Curang hanya diteriakkan oleh pelakunya dan orang jujur biasanya diam. Penyelenggara pemilu tentu tidak sebodoh itu. Mesin pemilu ini tentu sudah diamankan sedemikian rupa, supaya tidak dapat dibajak. Jangan mengecilkan arti anak bangsa para ahli teknologi. Mereka akan bahu membahu mengamankan kepentingan negara daripada kepentingan para politikus rakus begini.

MEMANFAATKAN DATA YANG SUDAH DIMILIKI PEMERINTAH
Anda pasti bertanya, segampang itukah memilih? Hanya perlu scan sidik jari atau retina mata? Tidak perlu surat undangan untuk memilih? Apakah bisa memilih dimana saja? Tanpa terbatas di TPS domisili?

Anda masih ingat KTP Elektronik? Data sidik jari dan retina mata kita sudah tersimpan pemerintah. Manfaatkan data itu. Untuk apa data itu disimpan kalau tidak dipergunakan untuk memajukan bangsa dan negara?

Dengan memanfaatkan data KTP Elektronik, tingkat efektifitas pemilih terjamin. Tidak ada lagi cerita satu orang bisa mencoblos beberapa surat suara sekaligus. Sekali scan, data sidik jari / retina mata kita langsung ter-block oleh sistem, tidak bisa dipakai dua kali. Data orang mati juga tidak dapat digunakan untuk memilih, karena orang mati tidak mungkin bangkit dari kuburan untuk scan sidik jari atau retina mata. Demikian pula dengan pilihan kita. Sekali tekan tombol / pilih gambar di layar, otomatis langsung ter-block dan tidak dapat diulang.

Jika kita menggunakan data KTP Elektronik, permasalahan DPT (daftar pemilih tetap) juga akan selesai dengan sendirinya. Tidak ada lagi sensus pemilih, karena semua orang yang masih memiliki data KTP elektronik berhak memilih. Tidak ada lagi keluhan pemilih tidak dapat menggunakan haknya karena KTP belum jadi. Begitu pemilih sudah rekam data KTP, otomatis pemilih sudah bisa menggunakan haknya, tanpa harus tergantung KTP fisik. Itulah sebabnya mengapa di poin 1 diatas tidak saya tulis, scan KTP. Sebab KTP bisa saja belum jadi atau hilang, tetapi rekaman sidik jari tangan dan retina mata tidak mungkin hilang dan dapat digunakan untuk memilih.

Mungkin ada orang kolot yang berpandangan bahwa data KTP elektronik tidak dapat digunakan, dengan berbagai alasannya. Penghambat kemajuan bangsa seperti ini seharusnya dimusnahkan saja. Tidak baik bagi masa depan Indonesia. Data itu selama masih eksis dan tersimpan rapi, dapat digunakan untuk apapun, tinggal bagaimana cara menggunakannya dan untuk apa tujuannya. Jika digunakan untuk kejahatan tentu saja tidak boleh. Tetapi jika dipergunakan untuk kemajuan bangsa, memang sudah seharusnya begitu.

KAMPANYE DIBATASI
Kampanye itu pada dasarnya adalah cara untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja kepada para calon pemilih. Bukan untuk mengadu domba antar pemilih guna memenangkan dirinya (politik devide et impera). Bibit-bibit perpecahan bangsa seperti ini harus kita basmi. Caranya mudah saja kok. Kampanye yang dilakukan itu alokasinya 75% untuk massa pendukungnya dan 25% saja untuk masyarakat umum. Mengapa demikian? Sebab massa pendukung kontestan pemilu ini yang seringkali menjadi sangat militan tapi juga ngawur dan irrasional. Mereka perlu dicuci otak terlebih dulu, sebelum berkampanye kemasyarakat umum, supaya tabiatnya membaik dan tidak menimbulkan keresahan serta perpecahan.
Apa saja yang harus dikampanyekan kepada massa pendukung?

Pertama, peraturan dan ketentuan pemilu yang berlaku beserta sanksi-sanksinya, supaya semuanya paham dan taat, sehingga dapat diminimalisir pelanggaran pemilu dan kasus pidana lain yang menyertainya. Dengan cara ini, diharapkan tidak ada lagi massa pendukung kontestan pemilu tertentu yang dipidana karena perbuatannya masuk dalam kategori pidana umum (bukan pidana pemilu, padahal yang dilakukannya dalam rangka pemilu).

Kedua, hal-hal sepele yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat, misalnya tidak boleh melanggar peraturan lalu lintas, tidak boleh melanggar hak-hak pribadi warga negara lainnya, dan sebagainya. Dengan cara ini, dapat dihindari pengerahan massa yang mengganggu lalu lintas, melanggar peraturan lalu lintas, menimbulkan polusi suara diluar batas, mengganggu pengguna jalan lainnya bahkan sampai bentrokan fisik. Dapat dihindari pula oknum-oknum simpatisan yang merusak fasilitas umum dan property orang lain, misalnya menempel pamflet atau mengibarkan bendera partai/ormas di jalan-jalan umum, fasilitas umum dan fasilitas pribadi yang dapat mencelakakan / meresahkan orang lain. Harapan utamanya adalah supaya pemilu itu lebih beradab. Massa pendukung paslon / kontestan pemilu menghormati kepentingan umum, bukan mengunggulkan kepentingan golongan / kelompoknya dan merugikan orang lain.

Ketiga, visi, misi dan program kerja. Buatlah massa pendukung ini mengerti dan memahami sampai diluar kepala tentang visi, misi dan program kerja paslon / kontestan pemilu yang didukungnya, sehingga mereka tidak ngawur dalam berkata dan bertindak serta merugikan dirinya sendiri / orang lain. Dengan demikian dapat dihindari penggunaan SARA dalam kampanye. Paslon / kontestan pemilu dan massa pendukung hanya fokus pada visi, misi dan program kerja yang akan dilakukan saja.

Kampanye kepada masyarakat umum dibatasi alokasinya hanya 25% saja. Bagaimana caranya? Hindari rapat umum atau pengumpulan massa yang kehilangan makna itu. Gantilah dengan cara yang lebih beradab, misalnya mengirim surat pemilu berisi visi, misi dan program kerja paslon / kontestan pemilu kerumah-rumah penduduk (bukan menyebarkan selebaran yang membuat kotor lingkungan). Biarlah calon pemilih membaca surat pemilu itu kemudian merenungkannya dan akhirnya dapat mengambil keputusan yang bijaksana pada hari-H pemilu. Suratnya cukup satu lembar saja, berisi foto paslon / kontestan pemilu dan tulisan visi, misi serta program kerjanya. Formatnya dapat disediakan oleh penyelenggara pemilu. Tidak perlu diamplopi, cukup di steples, untuk menghindari politik uang sekaligus menunjukkan prinsip transparansi. Bahkan jika perlu, bentuknya dapat disederhanakan lagi seperti kartu pos. Yang membagikan adalah para anggota tim pemenangannya, supaya mereka benar-benar bekerja, tidak hanya pintar menyebar hoax dimedia massa. Dapat pula dikirimkan melalui jasa kurir atau menggunakan jasa Pak RT. Biarlah rakyat mengoleksi surat-surat kampanye itu kemudian menimbang-nimbang mana yang terbaik untuk dipilih. Sangat beradab sekali bukan? Kita memilih kontestan pemilu karena kita membaca dan merenungkan visi, misi dan program kerjanya, bukan karena termakan omongannya. Dengan cara ini, janji manis kampanye dapat terbasmi.

Cara ini sekaligus mempermudah penyelenggara pemilu dan aparat negara untuk mengurus para kontestan pemilu. Jika ada yang melakukan pelanggaran, baik delik pemilu maupun delik umum, ada buktinya. Dengan cara ini, tidak ada lagi orang-orang yang dipenjara karena kasus hate speech. Hate speech itu kan berasal dari perkataan atau tulisan yang tidak sesuai dengan visi, misi dan program kerja, dan cenderung mengadu domba. Jika paslon / kontestan pemilu beserta massa pendukungnya sudah dibatasi geraknya seperti ini, kecenderungannya hate speech akan menurun drastis bahkan menghilang. Jikalaupun masih ada, pasti pelakunya adalah kriminal sejati.
Cara ini juga dapat menghemat biaya mencetak pamflet, spanduk, yang hanya akan menjadi sampah dan mengotori lingkungan itu. Biaya mencetak selembar surat / kartu pos kampanye ini bahkan jauh lebih hemat dan lebih efektif (mengena).
Cara ini sekaligus mendidik anak cucu kita untuk berkampanye menggunakan program kerja. Bukan asal bicara, apalagi yang menyebabkan perpecahan bangsa.

SCREENING KONTESTAN PEMILU
Yang sangat penting untuk dilakukan itu sebenarnya bukan sensus pemilih. Pemilih itu tidak bermasalah, asal menggunakan basis data KTP Elektronik. Yang sangat penting dilakukan justru litsus paslon atau kontestan pemilu. Jadi, jangan terbalik berpikirnya. Pekerjaan utama penyelenggara pemilu adalah melakukan screening para kontestan pemilu ini. Tugas ini jangan diserahkan ke parpol, karena mereka hanya berpikir untuk kepentingan golongan / kelompoknya. Demi kepentingan bangsa dan negara, tugas screening ini menjadi kewajiban penyelenggara pemilu yang independen. Tujuannya, supaya paslon / kontestan pemilu itu berkualitas, dapat memajukan bangsa dan negara, bukan hanya memajukan partai atau golongannya. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang dapat memajukan bangsa dan negara kita. Apa saja yang harus di-screening secara ketat?

Kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945
Caranya gampang saja: penyelenggara pemilu membuat selembar sumpah setia kepada Pancasila dan UUD 1945, yang disertai ancaman sanksi. Jika terbukti tidak setia kepada Pancasila dan UUD 1945, paslon / kontestan pemilu disebut pengkhianat negara, diblack-list untuk menjadi kontestan pemilu seumur hidupnya dan jika tindakannya termasuk dalam delik pemilu atau delik umum, otomatis diproses secara hukum. Lembaran sumpah itu ditandatangani paslon / kontestan pemilu, kemudian paslon / kontestan pemilu membacakan dan direkam secara visual. Rekamannya ditempatkan di situs penyelenggara pemilu dan dapat diakses oleh masyarakat umum supaya para pemilih dapat melihatnya. Lembaran yang sudah ditandatangani disimpan sebagai arsip negara jika sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai bukti dimuka hukum.
Dengan cara ini, tidak ada lagi kontestan pemilu yang memiliki agenda lain selain memajukan bangsa dan negara Indonesia.
Kontestan pemilu yang menolak menandatangani sumpah dan menolak membacakannya, otomatis diblacklist selamanya. Indonesia tidak akan kekurangan kontestan pemilu yang lebih baik dan mau setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Harta Kekayaan & Pajak
Laporan harta kekayaan dan pajak itu seharusnya menjadi syarat utama pendaftaran paslon atau kontestan pemilu dari sisi keuangan. Mereka harus bersih soal catatan harta kekayaan dan pajaknya. Dengan cara ini akan terwujud transparansi dan pertanggungjawaban para paslon / kontestan pemilu. Paslon atau kontestan pemilu yang tidak dapat menyerahkan laporan harta kekayaan beserta laporan pajaknya, otomatis langsung diblacklist. Ini membuktikan yang bersangkutan tidak transparan dan memiliki bakat untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Berbahaya jika menjadi pemimpin bangsa ini.
Laporan harta kekayaan dan pajak paslon / kontestan pemilu itu diumumkan kepada publik, biar publik bisa menilai transparansi dan pertanggungjawaban paslon / kontestan pemilu yang akan dipilihnya. Cara ini sekaligus mengurangi celah korupsi para paslon atau kontestan pemilu ini jika sudah terpilih nanti. Orang yang transparan dan bertanggung jawab biasanya jujur.

Penghasilan & Pajak
Sangat berbahaya sekali jika paslon / kontestan pemilu adalah orang yang tidak punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan gaya hidupnya. Jika mereka menjadi pemimpin atau wakil rakyat, pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendulang pundi-pundi pribadi sebanyak mungkin dan lupa memikirkan nasib rakyat.
Oleh karena itu, seharusnya wajib hukumnya paslon / kontestan pemilu menyerahkan bukti penghasilan pribadi yang cukup dan menunjukkan asal usulnya. Dengan demikian dapat dihindari paslon / kontestan pemilu yang tidak memiliki penghasilan cukup untuk menghidupi diri dan keluarganya serta menghindari paslon / kontestan pemilu yang berhutang untuk membiayai pencalonannya tersebut. Hutang ini akan menyebabkan perilakunya menyimpang pada saat ia terpilih, sehingga harus dihindari.
Syarat penghasilan adalah penghasilan tersebut cukup untuk membiayai kehidupan pribadi dan keluarganya, disertai dengan bukti pajak penghasilannya. Paslon / kontestan pemilu yang tidak mampu menunjukkan bukti penghasilan dan bukti pembayaran pajak penghasilan wajib diblacklist selamanya. Berani-beraninya mau mengurus rakyat, wong mencukupi kebutuhan finansial diri dan keluarganya saja tidak bisa, bahkan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara saja tidak mampu (pajak).

Riwayat Hidup Lengkap
Orang melamar pekerjaan saja harus melampirkan riwayat hidup. Apalagi mau menjadi pemimpin / wakil rakyat. Riwayat hidupnya harus lebih detail daripada para pelamar kerja biasa.
Formulir riwayat hidup disediakan oleh penyelenggara pemilu. Didalamnya tidak hanya menguraikan identitas pribadi, pendidikan, pengalaman kerja saja, tetapi juga harus menguraikan catatan hukum, pajak dan prestasinya bagi negara. Tujuannya supaya paslon / kontestan pemilu bersikap transparan dan memberikan gambaran yang utuh kepada para calon pemilih tentang dirinya. Catatan hukum adalah kasus-kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Disebutkan pula jenis kasusnya beserta sanksi hukum yang harus dijalaninya. Jika sudah bebas, harus disertakan pula surat pembebasannya, apakah bebas murni atau bersyarat. Kemudian untuk riwayat pajak adalah pajak apa saja yang dibayarkan dan bukti bayarnya. Semakin banyak pajak yang dibayarkan semakin baik, hal ini menunjukkan yang bersangkutan mendukung pembangunan negara sebelum ia mengelola negara. Catatan prestasi bagi negara adalah sumbangan tenaga dan pemikirannya bagi negara. Jangan sampai paslon / kontestan pemilu yang sama sekali belum pernah memiliki pretasi / bermanfaat bagi negara malah disodorkan kepada pemilih untuk dipilih. Celaka sekali jika orang seperti ini menjadi pemimpin / wakil rakyat.
Mungkin banyak orang menolak usulan saya ini karena kepicikan mereka. Percayalah, kita membutuhkan pemimpin dan wakil yang bersih serta taat hukum untuk memimpin dan mewakili bangsa ini. Itu syaratnya jika kita mau menjadi bangsa yang besar.
Riwayat hidup diserahkan ke penyelenggara pemilu dan diperiksa. Jika terbukti paslon/kontestan pemilu menyembunyikan riwayat vital dirinya, otomatis ia gugur dan tidak layak menjadi calon pemimpin / wakil rakyat. Riwayat hidup ini juga dipublikasikan via situs penyelenggara pemilu, supaya pemilih mendapatkan gambaran lengkap siapa calon pemimpin / wakil yang akan dipilihnya. Bagi paslon / kontestan pemilu yang tidak mau menyerahkan riwayat hidup atau riwayat hidupnya tidak lengkap dengan alasan apapun, otomatis gugur. Dengan demikian dapat dihindari adanya paslon / kontestan pemilu yang bermasalah dikemudian hari.

Berkelakuan Baik, Bebas Narkotika dan Paham Radikal
Di negara kita sudah ada instansi / lembaga khusus yang menangani ketiga hal diatas. Surat keterangan berkelakuan baik, bebas narkoba dan paham radikal ini dijadikan salah satu syarat wajib untuk mendaftar menjadi paslon / kontestan pemilu dan diumumkan kepada publik melalui situs penyelenggara pemilu. Bagi yang tidak dapat menyerahkan surat ini, otomatis tidak dapat diterima menjadi paslon / kontestan pemilu.

Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dan Psikologis
Banyaknya kasus caleg gagal yang gila sehingga membuat RSJ harus menyiapkan kamar khusus buat mereka, bahkan sebelum pemilu digelar, sungguh hal yang memprihatinkan. Paslon / kontestan pemilu yang gila setelah gagal dalam pemilu, sama gilanya jika ia terpilih. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan bukan hanya terbatas pada kesehatan fisik saja, tetapi juga harus diimbangi dengan kesehatan jiwa dan psikologi.
Penyelenggara pemilu harus menyelenggarakan tes kesehatan jiwa dan psikologi ini. Paslon / kontestan pemilu yang tidak logis, irrasional, cenderung berhalusinasi atau memiliki kecenderungan megalomania, harus digugurkan. Mereka tidak layak menjadi calon pemimpin / wakil rakyat. Jangan sampai Indonesia dipimpin atau diwakili oleh orang ambisius yang gila jabatan. Hasil pemeriksaan jiwa dan psikologis ini juga diumumkan secara transparan melalui situs penyelenggara pemilu. Biar para pemilih yang menilainya.

Visi, misi dan program kerja
Visi, misi dan program kerja ini harus ditulis dalam satu lembar kertas dan ditandatangani (formulirnya dapat disediakan oleh penyelenggara pemilu), diserahkan ke penyelenggara pemilu, kemudian oleh penyelenggara pemilu di-scan dan diumumkan kepada publik melalui situs resmi penyelenggara pemilu. Visi, misi dan program kerja yang diserahkan kepada penyelenggara pemilu bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Penyelenggara pemilu dapat menolak atau menerima visi, misi dan program kerja ini. Visi, misi dan program kerja yang pancasilais, sejalan dengan UUD 1945 dan bersifat konstruktif dapat diterima. Yang dimaksud konstruktif adalah program kerja yang membangun, baik membangun baru maupun melanjutkan pembangunan pendahulunya yang terbukti menguntungkan negara, bukan program kerja yang menghapus hasil pembangunan pendahulunya dan merugikan negara. Dengan demikian dapat diantisipasi pembangunan yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan sosial.
Bagi paslon / kontestan pemilu yang visi, misi dan program kerjanya ditolak, dapat memperbaiki sepanjang tidak melanggar batas akhir waktu penyerahan yang ditetapkan. Jika lewat waktu gagal menyerahkan visi, misi dan program kerja, otomatis gugur.
Visi, misi dan program kerja inilah yang nanti juga akan disampaikan kepada massa pendukung dan masyarakat umum dalam bentuk surat / kartu pos pemilu seperti sudah dijelaskan dimuka. Pengawas pemilu tinggal mengawasi saja konsistensinya. Jika yang disampaikan kepada massa pendukung atau masyarakat umum ternyata menyimpang dari visi, misi dan program kerja yang sudah diserahkan ke penyelenggara pemilu, maka paslon / kontestan pemilu ini digugurkan dari kepesertaannya pada pemilu tersebut. Calon pemimpin yang inkonsisten sangat berpotensi merugikan rakyat.
Dengan cara ini dapat diminimalisir paslon / kontestan pemilu visi misinya menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 serta paslon / kontestan pemilu yang tidak memiliki program kerja, tetapi hanya waton ngomong saja dan berpotensi merugikan negara dikemudian hari.
Saya membayangkan situs penyelenggara pemilu itu sangat mudah diakses, terutama berkaitan dengan informasi tentang paslon / kontestan pemilu. Penampakannya sederhana saja, ada menu khusus Paslon dan Caleg. Didalam menu ini ditampilkan seluruh paslon dan caleg yang sudah memenuhi syarat diatas. Tampilannya diurutkan, mulai dari foto, nama, riwayat hidup lengkap, video sumpah setia kepada Pancasila dan UUD 1945, visi-misi-program kerja, serta scan laporan harta kekayaan dan pajak, laporan penghasilan dan pajak, surat keterangan berkelakuan baik, bebas narkotika dan paham radikal, serta hasil tes kejiwaan dan psikologi. Jadi, para pemilih dapat melihat dan membaca secara utuh siapa pribadi paslon / kontestan pemilu yang akan dipilihnya. Saya yakin jika cara ini diterapkan, Indonesia berubah. Mengapa demikian? Sebab hanya politikus bersih dan sehat lahir batin yang akan mampu memenuhi persyaratan ini.
Sesederhana itu menyelenggarakan pemilu dimasa-masa mendatang. Teknisnya, serahkan kepada ahlinya. Di Indonesia banyak para ahli-ahli muda yang siap mengamankan kepentingan bangsa dan negara. Tinggal dirangkul saja dan diajak kerjasama. Mari kita gunakan kemajuan teknologi untuk memajukan bangsa.
Semoga apa yang saya tulis ini berguna bagi kemajuan bangsa dan negara kita.

 

 


Tuesday, 09 Jul 2019

PEMILU 2020 & SETERUSNYA

Pemilu serentak 2019 telah usai dengan berbagai problematikanya, meskipun sebenarnya problematika ini sifatnya klise, selalu terjadi berulang sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak memelihara kebodohan abadi dan bangsa kita cepat maju dan berkembang, penyelenggaraan Pemilu 2020 dan seterusnya harus dibenahi. Apa saja yang penting untuk dibenahi? Mari kita lihat uraiannya berikut ini:

MENGGUNAKAN ALAT BANTU MESIN
Sekarang jaman teknologi. Sebagian besar pekerjaan manual sudah tergantikan oleh mesin. Mesin dibuat untuk meringankan pekerjaan manusia. Demikian pula seharusnya pemungutan suara ini. Pemungutan suara yang dilakukan dengan bantuan mesin akan lebih efektif dan efisien. Caranya mudah saja kok. Warga negara yang mau memilih tinggal datang ke TPS, kemudian kemudian melakukan scan sidik jari atau retinanya. Setelah itu pemilih tinggal memilih gambar kontestan pemilu yang dipilihnya melalui layar atau dengan cara menekan tombol nomor. Selesai. Singkat sekali dan tidak bisa diulang. Data langsung masuk ke penyelenggara pemilu tingkat pusat. Bayangan saya, mesin pemilu ini sesederhana mesin absensi sidik jari atau mesin ATM (ada layarnya). Bahkan saya berharap, suatu ketika nanti pemungutan suara dapat dilakukan melalui handphone, sehingga pemilih dapat leluasa menggunakan hak pilihnya tanpa harus libur dan mengorbankan produktifitasnya.
Apa manfaatnya cara seperti ini?
Pertama, petugas KPPS tidak kelelahan, karena pekerjaan manualnya terbantu mesin, sehingga dapat terhindar dari sakit atau kematian yang tidak perlu. Jumlah petugas juga dapat diminimalisir, sehingga sangat efisien dari sisi biaya dan mengurangi tingkat human error.
Kedua, proses pemilu lebih cepat selesai, sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Tidak ada lagi sistem perhitungan bertingkat (berjenjang) yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
Ketiga, mengurangi penggunaan kertas (go-green). Ramah lingkungan bukan?
Keempat, dalam jangka panjang sangat hemat biaya, karena mesin pemilu seperti ini dapat digunakan berkali-kali di pemilu berikutnya (bukan sekali pakai seperti kertas dan kardus).
Kelima, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemajuan, dari bangsa tradisional yang masih melakukan pemilihan secara manual dan selalu terjebak pada masalah yang sama, menjadi bangsa maju yang mampu memanfaatkan teknologi dan mampu meminimalisir masalah klise yang muncul. Ini lompatan kemajuan yang luar biasa.
Bagi orang yang anti kemajuan, pasti akan menolak dengan alasan tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini. Mengapa cara berpikirnya tidak dibalik? Jika tidak semua daerah dapat menggunakan teknologi seperti ini, bagaimana caranya supaya semua daerah dapat menggunakan teknologi maju seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Sejelek-jeleknya, jika masih ada yang manual, prosentasenya tidak lebih dari 25%.

Wednesday, 08 May 2019

MEMILIH & DIPILIH

 

Banyak yang menduga saya golput gara-gara menulis artikel berjudul HAK dibawah. Padahal saya menulis artikel itu untuk meluruskan paham-paham demokrasi yang menyimpang. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Jika memilih adalah sebuah kewajiban, pasti ketentuannya sudah tercantum dalam undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Hak tidak dapat dipaksakan. Jika dipaksakan, tentu saja melanggar HAM dan menimbulkan masalah baru. Semoga para elit politik yang suka memaksakan kehendak dengan menakut-nakuti rakyat untuk memilih mereka, cepat sadar dan mau belajar kembali tentang demokrasi. Untuk menjadi bagian atau pemain dari demokrasi, kita harus memahami demokrasi itu sendiri luar dalam. Para penganut machstaat (negara berdasar kekuasaan) tidak layak hidup dalam negara demokrasi dan berbahaya bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.

Thursday, 04 Apr 2019

HAK

 

Di negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam sebuah event pemilu adalah HAK, bukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki HAK UNTUK DIPILIH menjadi pemimpin bangsa, kecuali yang haknya dicabut oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki HAK UNTUK MEMILIH pemimpin bangsa yang dapat mensejahterakan dirinya. Dengan demikian, pemilu diharapkan menjadi sebuah kontestasi yang adil dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun ada saja kelakuan orang-orang yang tidak memahami demokrasi. Pikiran mereka terpapar oleh paham otoritarian (meskipun mereka mengingkarinya). Namun fakta yang terjadi secara kasat mata menggambarkan hal itu. Mereka dengan segala kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya "memaksakan kehendak" kepada orang lain, mengubah hak menjadi kewajiban. Menurut paham mereka ini, memilih adalah kewajiban warga negara. Jika warga negara tidak melaksanakan "kewajiban" (versi mereka itu) dapat terkena sanksi. Begitu mereka menyebutkan sanksi, mereka tidak hanya "memaksakan kehendak" saja, tetapi juga "mengancam". Tentu saja ancaman ini muncul lagi-lagi karena kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya. Tanpa kewenangan dan jabatan yang melekat pada dirinya itu, mereka bukanlah siapa-siapa, tidak memiliki kemampuan memaksakan kehendak dan mengancam warga negara lainnya.

Copyright 2009 - 2019 :: ekotama. All Rights Reserved.